Oleh : Rebecca Marian )*
Sejumlah warga Papua yang terdiri dari tokoh adat, agama dan masyarakat di Provinsi Papua berharap agar otonomi khusus (Otsus) yang diperdebatkan sejumlah pihak perlu kelanjutan dan evaluasi. Revisi Otsus tersebut diperlukan agar kesejahteraan Papua dapat mengalami peningkatan.
Masyarakat Papua telah menikmati dampak positif Otonomi khusus. Tokoh masyarakat Yalimo di Kota Jayapura Soleman Eselo mengaku, pelaksanaan Otsus Papua sangat membantu orang pegunungan untuk sukses diberbagai bidang.
Soleman mengatakan, bahwa dirinya adalah seorang pendidik dan sudah banyak anak didik dari masyarakat pegunungan yang menjadi pejabat, dengan adanya dana otsus pihaknya banyak mendapatkan bantuan, mungkin bila tidak ada otsus, gedung tempat untuk mendidik anak Papua tersebut masih jelek dan rusak, oleh karena itu ia memohon agar Otsus dilanjutkan untuk membangun Papua.
Sedangkan tokoh agama Pdt Merry Lauren Wompere, yang merupakan salah satu jemaat GKI Solagratia, Arso II Kabupaten Keerom, mengaku bahwa Otsus Papua memberikan pembangunan yang lebih baik di Papua, jika dibandingkan dengan sebelum ada otsus.
Dirinya mewakili jemaat GKI Solagratia Jaifuri sangat berharap agar Otsus Papua tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di Papua, pihak yang menolak Otsus Papua sama sekali tidak mewakili suara nurani orang Papua, mereka adalah musush masyarakat Papua.
Masyarakat Papua sendiri selama ini memang diberikan kewenenangan berupa otonomi khusus yang berlaku selama 20 tahun, sejak tahun 2001 yang lalu. Hal ini didasari pada tahun 1999 hingga 2000, terselenggara musyawarah besar dan kongres Papua II yang menuntut mereka untuk menentukan nasib sendiri. Kala itu Megawati selaku Presiden RI telah menandatangani UU no.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.
Keistimewaan otonomi khusus adalah pemerintahan memiliki kewenangan dan diberi dana sebesar 100 milyar rupiah. Dana ini dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, untuk pembangunan di tanah Papua. Suntikan dana tersebut bertujuan agar tidak ada ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial di wilayah Papua, dan pemerataan pembangunan di seluruh provinsi di Indonesia.
Terhitung sejak Maret tahun 2020, Presiden RI Joko Widodo telah menyelenggarakan rapat dengan para menteri untuk menggodok otonomi khusus jilid 2. Hal ini bertujuan sebagai evaluasi efektifitas regulasi.
Masyarapat di tanah Papua juga menanti regulasi baru di otsus jilid dua, mereka juga berharap dengan adanya revisi otsus maka kehidupan mereka akan menjadi lebih baik.
Jika otsus jilid 2 diberlakukan, masyarakat Papua meminta kepada pemerintah pusat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Sehingga mereka juga ingin diajak dalam rapat dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Hal ini bertujuan agar otsus jilid 2 benar-benar tepat sasaran.
Jokowi dikenal sebagai Presiden yang cukup concern dalam memperhatikan nasib Papua. Dirinya juga telah membangun jalan Trans Papua, jembatan dan infrastruktur lain untuk memajukan Bumi Cenderawasih.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam revisi otsus adalah sektor pendidikan. Dimana otsus ini akan memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak Papua, agar mereka dapat bersekolah dan kuliah dengan lancar.
Sehingga yang dibangun bukan hanya infrastruktur dan sumber daya alam. Tetapi juga sumber daya manusia. Dimana kelak mereka akan menjadi calon pemimpin bangsa yang cerdas.
Anggota DPR Dapil Papua Yan Mandenas mengatakan, bahwa revisi otonomi khusus diharapkan akan semakin menunjukkan kejelasan dalam implementasinya. Sehingga tidak hanya dana besar yang digelontorkan oleh pemerintah. Namun juga ada pendampingan, sehingga nantinya masyarakat papua tahu cara menata anggaran. Hal ini tentu saja akan membuat Papua mengalami kemajuan.
Pemerintah juga telah merancang otsus Papua agar benar-benar mensejahterakan rakyat Bumi Cenderawasih. Pemerintah juga dengan senang hati mendengar aspirasi masyarakat Papua yang akan mengawal otsus agar dapat terlaksana dengan baik. Sehingga tidak hanya memberikan suntikan dana saja, tetapi juga edukasi dan perhatian lebih.
Revisi otsus Papua tentu diperlukan agar anak-anak Papua dapat mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi. Karena dengan SDM yang mumpuni, maka Papua dapat bersaing dengan daerah lain.
Revisi otsus Papua tentu diperlukan demi perbaikan dan kemajuan Papua secara menyeluruh. Hal ini tidak lain dan tak bukan karena Papua merupakan bagian dari NKRI.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta