Nadya HP*
Pilkada 2020 harus dimaknai secara positif sebagai alat seleksi kepemimpinan daerah yang tidak dicederai oleh konflik horizontal. Hal tersebut dapat terwujud apabila masyarakat berperan aktif mendukung Pilkada 2020 aman, damai, demokratis, dan bebas hoax. Nilai kepancasilaan dan kebhinekaan harus selalu dikedepankan agar perbedaan pandangan politik tidak menimbulkan kanalisasi di tengah masyarakat.
Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus menjadi acuan utama penyelenggaraan Pilkada 2020. Tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh setiap elemen kepentingan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Mengawal suksesi Pilkada 2020 agar berjalan sesuai koridor yang berlaku merupakan tanggung jawab penuh seluruh elemen bangsa. Jangan sampai terpecah belah oleh provokator yang tidak menginginkan kemajuan bangsa melalui pembangunan nasional berkesinambungan.
Hoax telah menjadi racun berbahaya bago perkembangan demokrasi Indonesia. Hampir setiap peristiwa politik selalu diliputi oleh hoax yang memecah belah persatuan. Permusuhan dan kanalisasi antar kelompok masyarakat pun sulit dihindarkan. Oleh karena itu, masyarakat harus saling bergandengan tangan untuk melawan setiap berita bohong yang beredar di lingkungannya masing-masing.
Tidak dapat dipungkiri bahwa berita hoax masih menjadi momok menakutkan dalam peristiwa politik di negeri ini. Provokator pemecah belah persatuan bangsa tidak henti-hentinya menyabarkan berita bohong agar masyarakat terpecah belah. Tingkat kewaspadaan publik harus ditingkatkan pada momentum Pilkada 2020 ini karena provokator tersebut ditengarai selalu memanfaatkan riuhnya pesta demokrasi untuk melancarkan misi jahatnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut, masyarakat dapat melakukan konfirmasi atas setiap informasi yang diterima. Literasi media sangatlah penting agar tidak terjerumus oleh informasi yang menyesatkan. Media terverifikasi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk crosscheck terhadap setiap isu yang beredar. Terutama terhadap berita yang hiperbola dan cenderung tidak logis. Prinsip “Saring Sebelum Sharing” juga harus dipegang teguh agar tidak menimbulkan polemik yang menjadi bola panas di masyarakat.
Pilkada 2020 tidak hanya merupakan momentum regenerasi kepemimpinan daerah. Namun juga sebagai wujud partisipasi langsung politik masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah masing-masing. Bagaimana ke depannya bangsa ini, setidaknya besar pengaruhnya dari wujud partisipasi politik masyarakat melalui Pilkada 2020. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka seyogyanya publik menjadi duta suksesi Pilkada 2020 yang aman, damai, demokratis, dan bebas hoax menuju pembangunan nasional yang berkesinambungan.
*Penulis Merupakan Pegiat Komunitas Nusa Pers