0
0
30/08/2020 – Setelah Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri memberikan kritikan kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), tidak menghentikan sorotan negatif dari pihak lain terhadap aktivitas kelompok yang diinisiasi oleh Din Syamsudin itu. KAMI diidentifikasi sebagai sebuah kelompok politik yang berusaha mengekspos situasi politik dalam negeri untuk mendiskreditkan Pemerintah. Parahnya mereka dituding hanya memanfaatkan narasi gerakan moral.
Analis Politik dan Ekonomi, Rustam Ibrahim, menyebut koalisi itu rentan dengan kepentingan politik. Sebab, Rustam melihat bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh KAMI cenderung politis dan ingin menjatuhkan Pemerintah.
“Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kental dengan nuansa gerakan politik. Sebab untuk menyelamatkan Indonesia mustahil dilakukan oleh beberapa orang. Joko Widodo sebagai Presiden jauh lebih punya kemampuan untuk itu”, ujar Rustam.
Lebih lanjut, ia menganalisa munculnya KAMI hanya untuk persiapan menjelang Pilpres 2024. Sebab aktor-aktor dibalik berdirinya KAMI merupakan tokoh publik yang sempat wara-wiri di kampanye-kampanye pemilihan Presiden 2019 lalu. “Mungkin saja ini persiapan menuju Pilpres 2024. Liat saja aktor-aktor yang berada dibelakang KAMI”, tegas Rustam.
Ditempat terpisah, Aktivis 1998 merasa bahwa kehadiran KAMI tidak memiliki momentum sebagaimana gerakan mahasiswa tahun 1998 yang kala itu berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. “Gerakan moral yang dilakukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tidak memiliki momentum dan dukungan dari rakyat untuk seperti gerakan mahasiswa tahun 98,” ujar tokoh Aktivis 1998, Berry Haryanto.
Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera, mengatakan KAMI sedang membentuk poros perlawanan terhadap rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“ Bukan suatu hal yang spesial, jika KAMI muncul sebagai gerakan sekelompok orang berkumpul dengan tujuan tertentu, namun menilik aktor penggagas serta tuntutan yang disampaikan, kelompok ini sarat dengan tujuan politik yang dibungkus dengan gerakan moral”, kata Kapitra.
Lanjut Kapitra, gerakan ini dapat diduga sebagai upaya untuk membentuk poros perlawanan yang besar dengan menghimpun masyarakat secara masif, guna menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kapitra juga mengkritik maklumat yang dibacakan saat deklarasi KAMI beberapa waktu lalu. Ia menilai bahwa isi dari maklumat itu sarat kepentingan politik untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.
“Substansi maklumat lebih kepada tuntutan-tuntutan politik yang dapat menggiring pikiran masyarakat/pengikutnya untuk menilai buruk kinerja pemerintah, dan membentuk opini seakan-akan pemerintah tidak acuh terhadap permasalahan negara ini”, tutup Kapitra. (RF)
