0
0
Politikus PDI Perjuangan yang juga praktisi hukum Kapitra Ampera menuding Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berupaya mempergunakan isu PKI dan komunisme sebagai alat propaganda jelang 30 September mendatang. Ia menegaskan langka itu hanya demi kepentingan politik KAMI yang ingin memperoleh simpati dan dukungan publik terhadap koalisi itu.
“Bahwa menjelang 30 September tahun ini terdapat oknum dan kelompok masyarakat yang kembali memolitikkan peringatan G30S/PKI dengan tudingan adanya kebangkitan PKI. Yaa saat ini yang memainkan isu ini yaa KAMI itu,” tegas Kapitra dalam tulisannya.
Lebih lanjut Kapitra menyinggung langkah KAMI membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan KAMI dalam surat terbuka itu ialah meminta lembaga penyiaran publik khususnya TVRI kembali menayangkan film G30S/PKI. Dia merasa bahwa manuver KAMI ini sangat membahayakan masyarakat secara umu. Khawatir masyarakat akan tepecah sehingga muncul gesekan yang berujung pada terganggunya situasi keamanan dan ketentraman publik.
Kapitra menegaskan baha komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberantas ideologi komunis/Marxisme-Leninisme tidak perlu diperdebatkan. “Pemerintah dengan perundang-undangan yang ada telah dengan tegas menutup ruang bekembangnya paham komunis dan leninisme. Jangan adalah kelompok yang berupaya mempropagandakan ini demi kepentingan politik saja,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo mengatakan komunisme di dunia saat ini sudah mati. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka menepis isu kebangkitan PKI yang digaungkan kelompok KAMI.
“Kita lihat bahwa komunisme di dunia itu sudah mati. Walaupun masih ada partai tunggal, partai komunis, istilah-istilah itu masih ada,” jelas Agus.
Isu kebangkitan neo komunisme dan PKI gaya baru ini diungkapkan oleh KAMI. Mereka bahkan menuding keturunan PKI kini menjabat di jabatan-jabatan strategis pemerintahan. Namun banyak pihak yang curiga terhadap langkah KAMI ini dan menuding isu ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata.
