0
0
10/10/2020 – Pasca aksi demo rusuh yang terjadi di sejumlah daerah kerena menolak disahkannya UU Cipta Kerja, kini bermunculan berbagai nada sumbang kepada Pemerintah dari berbagai kelompok yang notabene memang dicurigai terlibat provokasi kepada masyarakat. Diantara berbagai kelompok, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi kelompok yang sangat lentang menyatakan pendapatnya.
Presidium KAMI, Din Syamsuddin, bahkan mengecam langkah Presiden Joko Widodo yang tidak mau menemui massa pendemo. Sedangkan Gatot Nurmantyo menuduh Pemerintah dan DPR menjadi awal permasalahan karena mengesahkan UU Cipta Kerja.
Tetapi tudingan itu tegas dibantah oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Dia mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja disahkan justru untuk menjawab keluhan buruh dan masyarakat. “UU Cipta Kerja dibuat untuk merespons keluhan masyarakat, buruh bahwa pemerintah lamban dalam menangani proses perizinan berusaha, peraturannya tumpang tindih,” ujar Mahfud MD.
Rancangan itu kemudian juga sudah didengarkan semua fraksi di DPR RI. Dalam menggulirkan RUU Cipta Kerja, Mahfud MD juga mengklaim, sudah berkali-kali berbicara langsung dengan sejumlah serikat buruh. Terlebih, upaya pembicaraan itu juga telah dilakukan serikat buruh dengan lintas sektor Kementerian.
Sementara itu, Mahfud MD pun dengan tegas akan menindak para pendemo yang berbuat anarkis dalam Unjuk Rasa menolak UU Cipta Kerja. Mahfud mengatakan, Pemerintah tidak melarang warganya untuk menyampaikan aspirasi. Namun, harus dengan batas-batas kewajaran dan tidak merusak fasilitas umum. Selain itu, Mahfud juga akan menindak aktor intelektual dibalik kerusuhan dalam aksi demo kemarin.
Sejumlah pengamat politik pun sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa adanya peran actor intelektual dibalik aksi rusuh penolakan UU Cipta Kerja. Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib, bahkan menyebutkan bahwa aksi mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja sudah ditunggangi kepentingan politik. Seperti pemberian dukungan KAMI terhadap para demonstran, Alfarisi curiga hal itu diupayakan untuk mendongkrak citra tokoh KAMI serta menaikkan elektabilitas.
