0
0
11/10/2020 – Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus melakukan berbagai manuver pasca aksi unjuk rasa buruh, mahasiswa dan pelajar di sejumlah wilayah. Kini, KAMI menuding Pemerintah dan DPR abai atas aspirasi rakyat yang disuarakan terkait penolakan UU Cipta Kerja.
Mantan pejabat BUMN, Said Didu, yang kini menjadi bagian KAMI turut memberikan kritikan terhadap Pemerintah. Ia menyebut aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin merupakan bentuk sikap rakyat yang menginginkan Pemerintah mendengar aspirasinya. Sementara itu, Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, malah menyebut kerusuhan yang terjadi karena Pemerintah menolak ruang dialog yang diinginkan pendemo.
Sentimen negatif yang terus disampaikan petinggi KAMI, turut menjadi perhatian sejumlah pengamat. Dosen komunikasi politik Universitas Padjajaran Kunto A. Wibowo, mengatakan isu-isu yang diambil KAMI selalu mengarah ke ancaman nasional. Memang sangat menguntungkan baginya, namun disisi lain bisa merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, karena akan memincu konflik horizontal.
“Tokoh KAMI memang mempergunakan isu-isu yang cenderung menciptakan konflik besar untuk menarik dukungan publik. Ini yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah, terutama aparat keamanan. Jangan sampai karena warga sedang susah, lalu ada gesekan politik elite, akhirnya bisa memercik api hingga tersulut konflik horizontal,” katanya.
Sebelumya, pegiat Media Sosial Denny Siregar menuding KAMI akan menunggangi aksi para buruh untuk menolak Omnibus Law. Hal itu jelas dikatakannya akibat dukungan semu yang diberikan oleh KAMI terhadap aksi buruh. Lebih lanjut lagi, dalam cuitannya Denny Siregar melemparkan pertanyaan terkait keberpihakan rakyat.
“Sekarang mau nunggangi aksi menolak Omnibus Law. Jadi paham kan dimana kita harus berdiri?,” ungkap Denny Siregar melalui akun twitternya.
Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) terus mencari panggung demi hasrat politiknya. KAMI pun turut menunggangi demonstrasi buruh, sehingga semakin memperkeruh suasana sosial politik. Sulit untuk menepiskan anggapan bahwa dukungan KAMI terhadap buruh yang melakukan aksi mogok kerja adalah motif politik untuk mendapatkan panggung.
