0
0
02/11/2020 – Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memang menjadi kekhawatiran sejumlah warga. Bukan hanya dinilai terbentuk akibat ambisi politik, koalisi yang dinisiasi oleh Din Syamsuddin cs ini berpotensi memecah belah bangsa dan mengancam stabilitas keamanan negara. Selain itu juga mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi Covid-19.
Ratusan orang yang tergabung dalam Paguyuban Warga Tasikmalaya Bersatu secara tegas menolak konspirasi KAMI. Koordinator massa Sugiyanto mengatakan Pemerintah dan aparat keamanan harus bersikap tegas terhadap KAMI yang terus membuat kegaduhan dan provokasi.
Mereka, lanjut Sugiyanto, mengancam stabilitas ekonomi dan politik serta keutuhan bangsa.”Gerakan KAMI yang menggelar deklarasi di sejumlah daerah ini bukan lagi gerakan moral tapi politik. Warga menilai KAMI adalah gerakan politik yang terindikasi makar, karena terus mendiskreditkan Pemerintahan yang sah. Bahkan mereka terus memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah. Hal ini mengancam stabilitas keamanan negara,” ujar Sugiyanto.
Di wilayah lain, Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Perhimpunan Masyarakat Sejahtera (Permatera) Indonesia menyatakan penolakannya terhadap keberadaan KAMI di wilayah mereka. Ketua Umum Permatera Indonesia, Satria Wahab menilai bahwa KAMI sulit dipandang sebagai gerakan moral. Karena keberadaanya sering kali melakukan propaganda kepada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya demi mendelegitimasi pemerintahan yang sah saja, apalagi di situasi pandemi Covid-19.
“KAMI adalah gerakan yang notabene menyimpang dari nilai-nilai pancasila dan tidak bersifat nasionalis sehingga condong untuk memecah belah bangsa,” kata Satria.
Selanjutnya, Permatara Indonesia juga mengharapkan agar aparat keamanan tidak memberikan ijin penyelenggarakan deklarasi KAMI di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.
“Mohon dengan sangat kepada seluruh aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan seluruh kegiatan kelompok tersebut. Dan apabila aspirasi kami tidak didengar, kami siap membubarkan sendiri kegiatan kelompok tersebut,” tegas Satria lagi.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memperingatkan KAMI untuk tidak mengganggu stabilitas keamanan negara. “Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” tegas Moeldoko.
