04/11/2020 – Sejumlah kelompok masyarakat di berbagai daerah secara tegas menolak keberadaan dan berbagai manuver yang dilancarkan KAMI. Mereka khawatir agenda politik KAMI ini dapat memecah belah bangsa serta mengancam keharmonisan antar masyarakat. Koordinator Aliansi Masyarakat Cipayung, Sakuntala, mengatakan masyarakat menolak berbagai manuver Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) karena sarat dengan kepentingan politik dan haus akan kekuasaan.
“Mendesak Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung untuk tidak mengizinkan dan menolak kegiatan KAMI, karena merupakan gerakan politik dari tokoh-tokoh yang haus kekuasaan dengan membungkusnya dengan judul gerakan moral,” kata Sakuntala. Menurutnya, kegiatan KAMI yang mengumpulkan massa dapat menjadi klaster baru lantaran saat ini masa pandemi Corona.
Ditempat yang berbeda, Aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto dan Pergeragakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mojokerto turut melakukan penolakan terhadap koalisi yang diinisiasi Din Syamsuddin cs.
Ketua umum PC PMII Mojokerto, Ikhwanul Qirom menyampaikan, akhir-akhir ini banyak elit politik yang melakukan upaya melakukan propanganda dan melemahkan negara, seperti yang dilakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). “Kami menilai hal itu merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Pemerintah dan bisa jadi akan memberikan efek negatif terhadap situasi keamanan di Indonesia,” Ikhwanul.
Penolakan itu juga muncul di sejumlah wilayah, termasuk di Madiun. Gabungan Ormas dan LSM di Kota Madiun menolak keberadaan dan manuver KAMI di Jawa Timur dikhawatirkan menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Melalui Budi Santoso, selaku koordinator, menyatakan bahwa tuntutan yang dibawa oelh KAMI juga tidak logis dan relevan.
” Tujuan aksi ini adalah kita yang ada di Kota Madiun menolak kehadiran KAMI karena telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi tuntutannya tidak logis, di masa pandemi ini, presiden kita yang saat ini masih menjabat dan terpilih secara konstitusional dipaksa mundur,” ujar Budi Santoso.
Budi pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu bersama TNI-Polri untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Tak lupa ia juga meminta masyarakat menolak paham-paham radikal, khilafah, serta aliran yang bertentangan dengan Pancila dan UUD 1945.