28/11/2020 – Jelang peringatan HUT OPM yang jatuh pada 1 Desember 2020, aktivitas kelompok separatis itu meningkat. Mulai dari penyeranga kepada aparat keamanan, masyarakat sipil, hingga ke pelajar di Papua. Untuk itu, Pemerintah meminta aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan terhadap provokasi OPM.
Asops Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Suswatyo, mengatakan pasukan TNI dan Polri tetap melanjutkan operasi penegakan hukum terhadap OPM di wilayah Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. “Kami tetap melanjutkan operasi sampai daerah Sugapa kompleks menjadi lebih aman lagi ke depan. Kami tidak akan mundur, tetap melaksanakan tugas operasi di sana,” kata Brigjen Suswatyo.
Lanjutnya, kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah itu agar bisa kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa rasa takut dan terancam keselamatan jiwa mereka akibat ulah KKSB yang terus melakukan teror penembakan baik kepada warga sipil, petugas pemerintah maupun aparat keamanan.
Upaya aparat meningkatkan pengamanan di wilayah Papua, didukung oleh Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi). Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan, mengungkapkan penempatan TNI dan Polri di Papua dilakukan untuk melindungi rakyat setempat. Karena itu, pihaknya tidak setuju jika ada usulan TNI dan Polri ditarik.
“Kami tidak setuju jika ada usulan pihak lain yang meminta TNI dan Polri ditarik. Setelah melihat situasi keamanan yang kurang kondusif atas ulah KKB, kami melihat perintah Kapolri dan Panglima TNI yang mempertebal pasukan di Papua sudah tepat,” ujar Edi Hasibuan.
Edi Hasibuan menegaskan bahwa rakyat Papua sangat membutuhkan kehadiran TNI dan Polri untuk melindungi masyarakat dari kelompok KKB yang mengacau. “Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya penebalan penempatan pasukan di daerah ini demi Papua yang aman. Karena kewajiban negara adalah melindungi semua masyarakatnya,” katanya.