0
0
23/12/2020 – Desakan referendum yang disuarakan oleh Organisasi Papua Merdeka dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat. Selain sudah tidak relevan, isu yang dipergunakan oleh kelompok separatis Papua ini tidak merupakan keresahan warga lokal Papua.
Mahasiswa hingga pelajar Papua se-Banten secara tegas menolak provokasi referendum Papua. Mereka menilai bahwa Papua sudah final masuk sebagai bagian dari Indonesia. “Deklarasi yang kita mahasiswa dan dari solidaritas mahasiswa dan pelajar papua se-Banten kita laksanakan dalam rangka kita mendukung program Otsus jilid II yang diluncurkan dari pemerintah pusat bagi tanah Papua,” kata Koordinator Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papu se-Banten, Hanok Simes.
Menurut Hanok, referendum yang digulirkan oleh kelompok separatis ini tidak bisa dilaksanakan sebab Papua secara yuridis masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Menurut kami soal referendum itu tidak bisa karena secara yuridis bahwa Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan dan sah secara konstitusi,” pungkasnya.
Aksi yang sama juga dilakukan oleh Barisan Merah Putih di Wamena, Papua. Mereka menyatakan menolak referendum bagi warga Papua. “Rakyat Papua tak butuh referendum, karena rakyat sudah merdeka dalam Indonesia,” kata koordinator aksi Salmon Walilo.
Dalam aksi itu, mereka membakar bendera Bintang Kejora. Hal itu mereka lakukan sebagai bukti warga tegas menolak berbagai organisasi yang terus memprovokasi warga dengan isu referendum.
Ditempat terpisah, Tokoh Papua, Ondo Yanto Eluay, menjelaskan bahwa, masyarakat Papua menolak dengan keras segala gerakan dan aksi demonstrasi yang yang menuntut referendum terkait Papua. Ketegasan itu didasari oleh hasil Pepera 1969. Dalam kesepakatan itu Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putra putri dari tokoh-tokoh Dewan Musyawarah Papua (DMP) siap mengawal dan menjaga hasil Pepera 1969.
“Saya Sebagai seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi Ondo Yanto dengan tegas mengatakan proses penentuan pendapat rakyat sudah dilakukan dan hasilnya adalah final,” ujar Yanto Eluay.
Untuk mengawal hal itu, Ondo Yanto Eluay telah menginisiasi dan mendirikan Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5). Menurut dia, P5 dibentuk sebagai bagian dari tanggung jawab moril dari putra putri pejuang Pepera 1969. “P5 akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Bersama para pelaku sejarah dan anak cucunya, kami akan meluruskan sejarah Pepera agar fakta-fakta sejarah tidak lagi dimanipulasi sekelompok orang demi agenda politik mereka, termasuk mereka yang mendukung gerakan Papua merdeka,” tutupnya.
