0
0
Oleh : Abner Wanggai )*
Pemerintah terus merealisasikan berbagai target pembangunan di Papua. Keberlanjutan pembangunan tersebut sangat dinantikan masyarakat mengingat banyak manfaat yang sudah dirasakan.
29 September 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan instruksi tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, ada perintah khusus bagi jajaran menteri, TNI, Polri dan lembaga negara, serta pemerintah daerah (pemda).
Mereka diminta mengambil langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi. Tujuannya, mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Hal yang penting dari pembangunan di Papua adalah pembangunan sumber daya manusia orang asli papua (OAP), dimana saat ini kemampuan dan kreatifitas warga Papua dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat maju.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah menjelaskan bahwa salah satu isu di Papua yang harus diselesaikan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Karenanya, dia meminta agar dalam pembangunan Papua, dibutuhkan semangat baru, cara pandang baru dan juga cara kerja yang baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Ma’ruf menegaskan, tujuan penetapan inpres 9/2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat. Tujuan dari inrpres nomor 9 tahun 2020 tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Instruksi tersebut ditujukan kepada semua menteri agar percepatan pembangunan ini bisa dilakukan. Dalam inpres ini dikatakan, aturan ini diperlukan sebagai langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.
Jan Christian Arebo selaku Ketua Umum Pemuda Adat Papua mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.
Pekerjaan rumah yang dimaksud oleh Christian adalah pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang belum berjalan dengan baik. Terlebih, tidak ada keterbukaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi kebijakan penyerapan dana.
Christian juga mengajak kepada pemuda di Papua untuk hadir dengan membuka pikiran pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final.
Artinya, Papua tidak dapat berpisah dari Indonesia.
Dirinya juga menambahkan, bahwa pemerintah pusat terus berkomitman dalam melanjutkan pembangunan di Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya serius selama lima tahun terakhir dari semua sektor.
Selama masa pemerintahannya, Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua.
Untuk pembangunan infrastruktur fisik misalnya, pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional.
Selain infrastruktur, Jokowi juga menerapkan kebijakan seperti “BBM Satu Harga”, sebagai wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Karena sebelumnya dinilai terdapat perbedaan harga BBM antara di Papua dan di luar Papua, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Serta Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Presiden Jokowi adalah serat optik Palapa Ring.
Tercatat pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Data dari Biro Pusat Statistik (BPS), IPM Papua mengalami peningkatan dari 57 pada tahun 2014, menjadi 60 pada tahun 2018. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, juga mengalami peningkatan dari 61 pada tahun 2014 menjadi 64 pada tahun 2018.
Percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.
Pembangunan di Papua merupakan wujud perhatian dari pemerintah yang menginginkan pembangunan secara Indonesiasentris. Dibangunnya infrastruktur di Papua tentu saja mendukung segenap aktifitas transportasi dan perekonomian di Papua, dimana secara masif pembangunan ini akan berdampak bagi kemajuan wilayah paling timur Indonesia tersebut.
)* Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta
