0
0
05/01/2021 – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin memprioritaskan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal itu diketahui untuk mendorong kesejahteraan warga setempat dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menikmati fasilitas yang dibangun negara.
Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.
“Di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi memang ingin menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Ini dilakukan sebagai komitmen menjadikan Papua, bagian penting dari Indonesia,” kata Jaleswari.
Dirinya pun menegaskan tidak hanya di sektor infrastruktur saja, tetapi juga sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di Papua. Berbagai langkah dan kebijakan telah dan terus dilakukan seperti program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), di mana sekitar 600 putra putri Papua belajar di sekolah terbaik. Upaya itu dilakukan selain untuk menimba ilmu, juga saling mengenal dan belajar satu sama lain.
Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram, padahal sejatinya di Papua ada optimisme yang cerah, daerah yang indah, dengan orang-orang dan pemerintah daerah yang memiliki kepedulian akan kemajuan daerahnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Dia menyebut bahwa Pemerintah Indonesia mendorong kegiatan prioritas pembangunan di berbagai kabupaten/kota di Papua sesuai wilayah adat. Prinsip Pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan Papua yakni yakni yang humanis, berkelanjutan, dan inklusif, serta berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019,” ujar Suharso.
Menurut Suharso, pemerintah bersifat terbuka untuk mendengar berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk mengelola pembangunan di Tanah Papua. “Prinsip dasar kita bersama adalah percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan, dan inklusif, yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Suharso.
