Kedatangan Wapres ke Papua Berfokus pada Kesejahteraan Papua, bukan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Wakil Presiden Maruf Amin berkunjung ke 4 wilayah Papua
0 0
Read Time:5 Minute, 12 Second

impresionis.com – Meski Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin beserta rombongan telah menginjakkan kaki di tanah Papua dalam rangka safari kunjungan di sejumlah wilayah bumi cenderewasih. Namun di sisi lain masih terdapat pihak yang tidak setuju atau menolak adanya rangkaian kunjungan kerja tersebut.

Presiden Gereja Injil di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo menjelaskan bahwa Badan Pekerja Pusat Gereja Injil di Indonesia menyatakan penolakan terhadap kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Papua pada 29 November 2022. Menurutnya, adanya kunjungan tersebut dinilai tidak berdampak pada perbaikan situasi konflik Papua terutama pada kasus pelanggaran HAM. Dirinya juga berseloroh bahwa 13 kali kunjungan Presiden Jokowi selama menjabat, belum bisa menyelesaikan konflik di Papua secara menyeluruh. Bahkan disebut bahwa dampak dari adanya konflik di Papua sejak tahun 2018 menyebabkan sekitar 67 ribu jiwa masyarakat mengungsi di sejumlah tempat seperti, hutan, lereng, pegunungan, dan pesisir. Sebagian dari mereka tidak bisa kembali ke kampung karena telah ditempati oleh militer non organik, baik gedung sekolah maupun rumah penduduk.

Untuk diketahui bahwa kunjungan Wakil Presiden ke Papua kali ini memiliki misi atau agenda pada bidang tertentu. Dikutip dari laman rilis Sekretariat Kabinet, kunjungan yang terdiri dari empat provinsi, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.  Menjadi agenda utama Wapres di Jayapura yaitu melakukan pembahasan pelaksanaan Otsus Papua bersama dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran. Selain itu, Wapres juga meninjau Pameran Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas serta melakukan penyerahan bantuan sosial berupa bantuan usaha atau modal kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Papua dan bank Himbara (himpunan bank milik negara), serta bantuan kepada Orang Asli Papua (OAP) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga secara simbolis menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat vokasi. Disamping itu, Wapres juga akan menemui masyarakat dan anak-anak Papua.

Melalui kunjungan kerja kali ini, beliau menginginkan adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif.

Artinya, terdapat perbedaan cara pandang atau konsep berfikir dari sang Pendeta Gereja Injil Papua bahwa kehadiran Wapres berkaitan dengan penuntasan pelanggaran HAM. Menjadi sikap dasar dari seorang tokoh agama adalah memberikan pengayoman sekaligus membawa pengaruh yang damai dan sejuk terhadap jemaat secara khusus dan masyarakat Papua secara umum. Perihal sikap penolakan sang pendeta diindikasi mengarah pada hal tertentu, seperti kepentingan politik. Berdasarkan jejak pemberitaan dan track record, dirinya memang kerap mengkritik pemerintah dan negara terkait permasalahan Papua. Dirinya juga berada di pihak Lukas Enembe yang saat ini berstatus tersangka. Maka sikap waspada harus benar-benar diterapkan, sehingga publik tidak kemudian mudah terpengaruh sekalipun dari tokoh agama.

Fokus Pemerintah Terhadap Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pembahasan berkaitan dengan kunjungan Wapres Maruf Amin tentunya menghiasi timeline pemberitaan media khususnya di Jayapura. Meski hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, namun tak luput dari perhatian juga yakni memberikan literasi terhadap sang pendeta berikut organisasinya bahwa kunjungan Wapres tak berkaitan dengan penyelesaian HAM. Pasalnya, upaya penyelesaian kasus HAM tersebut menjadi bagian tersendiri yang saat ini terus berproses.

Munculnya Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM disebut sebagai komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.  Jalur penyelesaian yudisial dan non yudisial pada dasarnya bersifat saling melengkapi, bukan menggantikan, serta memastikan penyelesaian kasus secara menyeluruh. Jika mekanisme yudisial berorientasi pada keadilan retributif, maka mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan.

Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menyebut bahwa Keppres No.17 Tahun 2022 merupakan by pass atas kebuntuan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Merupakan jalan tol bagi komitmen pemenuhan hak korban yang telah bertahun-tahun belum terealisasi. Keppres tersebut tidak serta merta menghilangkan fungsi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik dalam rangka penegakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pelanggaran HAM yang berat tidak berkurang dengan adanya Keppres tersebut. Sejak 2012-2022, Komnas HAM telah mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) hingga 6.189. Data tersebut bisa digunakan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.

Penanganan non yudisial dilakukan secara paralel dan komplementer terhadap penyelesaian yudisial yang dimulai dengan proses peradilan di Pengadilan HAM kasus di Paniai yang terjadi tahun 2014 dan digelar di Pengadilan Negeri Makassar. Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu (PPHAM) merupakan bentuk komitmen serius Presiden untuk menyelesaikan masalah melalui jalur luar pengadilan (non-yudisial) yang melengkapi mekanisme yudisial yang sedang berjalan. Tim PP HAM memiliki tiga fungsi, yakni pengungkapan kebenaran, rekomendasi pemulihan korban, dan upaya penjaminan ketidakberulangan serta berpegang pada beberapa dokumen yang berisi prinsip-prinsip ataupun panduan relevan yang dikeluarkan PBB.

Menko Polhukam, Mahfud MD juga turut menjelaskan bahwa penyelesaian 13 kasus HAM berat pada masa lalu akan berfokus kepada korban, yakni perihal pemulihan, bukan pelaku. Dirinya yakin bahwa usaha pembentukan tim PPHAM non-yudisial akan membuahkan hasil dibandingkan dengan jalur yudisial yang selama ini belum menemui ujung. Terdapat beberapa kasus HAM berat yang tidak bisa dibawa ke pengadilan karena tidak terdapat bukti kuat. Seperti kasus kekerasan tahun 1965 yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Penyelesaian kasus HAM berat menjadi janji Presiden RI Joko Widodo sejak periode pertama kepemimpinannya. Janji tersebut juga sejalan dengan TAP MPR yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Saat ini Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM), dan Komnas HAM rutin berkomunikasi dalam mencocokkan bukti-bukti pelanggaran HAM. PPHAM akan berfokus pada korban bukan pelaku. Soal pelaku, menjadi bagian dari kerja Komnas HAM. Keppres yang ditandatangani oleh Jokowi telah melalui proses pemikiran dan pembahasan yang panjang dengan melibatkan banyak pihak, termasuk korban pelanggaran HAM. Penyelesaian non yudisial berbeda dengan penyelesaian secara yudisial. Jika yudisial fokus kepada pelaku, saksi dan lain sebagainya, sedangkan tim investigasi ini hanya menyentuh korban, untuk pemulihan korban berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa hingga bantuan lain yang ditemukan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan pemulihan tersebut diharapkan dapat mengobati keluarga korban, sehingga terjadi kerukunan sosial di lingkungan masyarakat yaitu persatuan bangsa dan negara.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %