0
0
impresionis.com – Di tengah seruan Pemerintah Jayapura, Provinsi Papua yang mengimbau seluruh umat beragama untuk menjaga kerukunan dan toleransi antar sesama selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, terjadi tindakan brutal saat pengamanan ibadah sholat tarawih. Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media online, terdapat penembakan yang menyebabkan 2 anggota TNI Polri meninggal dunia dan 1 orang luka. Peristiwa terjadi saat korban tengah melaksanakan pengamanan ibadah sholat tarawih di Masjid Al Amaliah Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya menyatakan bahwa pelaku penembakan diduga berjumlah dua orang dari salah satu kios di sekitar lokasi menggunakan 1 pucuk senjata laras pendek dan 1 senjata laras panjang. Dari 16 anggota TNI-Polri yang berjaga, dua diantaranya gugur, yakni anggota Koramil 1714-02/Ilu bernama Serda Riswar terkena luka tembak di tulang belakang dan dagu bagian bawah, serta anggota Polsek Ilu bernama Bripda Mesak Indey terkena luka tembak di bagian perut. Sementara satu korban luka yakni Brigpol M. Arif Hidayat tertembak di bagian paha dalam keadaan sadar. Situasi dan kondisi di Kabupaten Puncak Jaya kemudian menjadi siaga satu, Kapolres dan seluruh anggota waspada dan mengantisipasi adanya serangan susulan terhadap anggota di lapangan. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyatakan akan menindak tegas pelaku kejahatan yang telah menewaskan anggotanya.
Tindakan Brutal Kelompok Separatis Papua dalam Sebulan Terakhir
Seperti tak ingin kehilangan jeda masa eksistensi mereka, tercatat dalam sebulan terakhir kelompok separatis Papua terus melakukan aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat setempat hingga menyebabkan korban jiwa. Serangan yang dilakukan secara acak tersebut mulai dari penyanderaan Pilot Susi Air, penembakan pesawat yang hendak lepas landas, pembakaran gedung sekolah, hingga yang baru beberapa hari terjadi adalah penembakan terhadap tukang ojek dengan menyamar sebagai penumpang.
Meski hingga saat ini masih dalam pendalaman terkait pelaku penyerangan pengamanan sholat tarawih tersebut, namun pihak aparat keamanan meyakini insiden tersbut dilakukan oleh kelompok separatis dan diindikasi memiliki hubungan dengan beberapa kejadian sebelumnya. Wilayah serangan secara acak dan seperti berbalas menyerang menjadi pola dari aksi yang mereka lakukan. Komandan Resor Militer (Danrem) 173/Praja Vira Braja, Brigjen Sri Widodo mengungkapan bahwa pihaknya tak menyangka kelompok separatis tersebut akan menyerang 16 personel gabungan TNI-Polri yang tengah menjaga keamanan ibadah sholat tarawih. Saat ini aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku.
Pola Berbalas Menyerang Masih Terus Digunakan Kelompok Separatis Papua
Dilihat dari sejumlah kasus yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hampir dipastikan bahwa sebagian besar tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis Papua selalu berkaitan dengan sebab akibat yang terjadi sebelumnya. Setiap adanya bagian dari kelompok tersebut yang terluka atau tertembak, berbuntut dengan kejadian penyerangan yang dilakukan di kemudian hari. Mirisnya, sebagian menyasar pada perusakan pada sejumlah bangunan atau serangan terhadap warga sipil.
Di sisi lain, adanya penindakan tegas dari aparat gabungan telah berdampak pada semakin melemahnya kekuatan dari para anggota kelompok separatis. Terlebih, secara perlahan namun pasti, aparat telah melumpuhkan sosok para pemimpin mereka yang selama ini menjadi panutan. Hal tersebut menjadikan mereka bergerak tanpa koordinasi. Kemudian dilihat dari tabiat anggota kelompok tersebut, lebih kental dengan sifat emosional. Meskipun begitu, sedikit keunggulan yang dimiliki kubu kelompok separatis adalah penguasaan wilayah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kemenangan dalam sebuah peperangan yakni perihal posisi. Namun dalam hal strategi, masih jauh dari kapasitas dari istilah nama yang mereka nyatakan sendiri, pun dalam hal pergerakan.
Desakan MPR agar Pemerintah Tak Diam dengan Aksi Kelompok Separatis Papua
Merespon adanya sejumlah serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua, Ketua MPR, Bambang Soesatyo mendesak pemerintah segera menginstruksikan TNI-Polri mengusut dan menangkap kelompok tersebut. Pemerintah dinilai perlu menambah personel ke Papua. Penambahan prajurit penting guna memperkuat dan meningkatkan pengamanan di Papua. Pemerintah juga perlu memutus rantai kebutuhan pokok bagi kelompok separatis. Terpenting, menjamin keamanan masyarakat Papua, baik di wilayah rawan maupun yang masih berpotensi terjadi teror. Selain itu, pemerintah dan BNPT bersama TNI-Polri agar melakukan langkah preventif dan secara tegas membuka ruang dialog yang persuasif bersama kepala adat, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan stakeholders terkait lainnya.
Di sisi lain, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono baru saja melepas 850 prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua di Pelabuhan Boom Baru Palembang Sumatera Selatan pada Jumat 24 Maret 2023 lalu. Di hadapan prajurit, Panglima TNI mengatakan yakin dengan kesiapan prajurit dalam mengemban misi mulia menjaga keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat. Panglima TNI berpesan kepada prajurit yang bertugas harus mampu membangun komunikasi positif dengan para tokoh di Papua untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada.
Menyiapkan Langkah Strategis, Mewaspadai Regenerasi Kelompok Separatis
Mengutip dari pernyataan Pengamat Pertahanan dan Keamanan Dr Jannus TH Siahaan, bahwa pemerintah harus bisa bersikap lebih tegas. Karena kelompok separatis secara fakta tak hanya menuntut merdeka namun juga melakukan aksi kekerasan, sehingga diperlukan ketegasan dalam setiap langkah. Karena jika tidak tegas, maka prospek positif jusru ada di pihak kelompok separatis karena berpeluang di meja perundingan internasional. Pemerintah harus memilih langkah yang tepat, tapi juga strategis untuk masa depan. MPR sebagai perwakilan rakyat nasional, telah tegas meminta pemerintah untuk menindak tegas kelompok separatis di Papua. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif secara nasional untuk mendapat dukungan penuh dari publik Indonesia bahwa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua memang pemberontak yang ingin mendirikan negara merdeka dan merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan adanya dukungan masif secara nasional, pemerintah bisa mengumumkan pernyataan perang terhadap KST Papua, dengan target-target yang terukur agar seminimal mungkin peluang terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Artinya, targetnya haruslah KST Papua secara organisasional berikut underbownya. Pernyataan perang ini diharapkan akan membuat KST Papua berada pada posisi musuh militer dan politik Indonesia, yang jika tak melakukan penyerahan diri, maka harus bersiap menerima risiko, baik politik, ekonomi, keuangan, dan militer.
Sementara di ranah internasional, pemerintah harus melakukan containment strategy terhadap KST Papua. Ruang-ruang mereka untuk melakukan diplomasi secara setara dengan Indonesia harus ditutup, dengan dukungan dari negara-negara mitra Indonesia di PBB. Indonesia harus meyakinkan publik internasional di PBB bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, bukan urusan publik Internasional. Artinya, semua tindakan yang diambil Indonesia tidak lagi bergantung kepada lembaga internasional seperti PBB, tapi murni ada di tangan pemerintah pusat.
Langkah tersebut kemudian harus diikuti dengan kebijakan ekonomi di Papua. Pemerintah harus membangun Papua lebih serius. Selain infrastruktur, kemiskinan di Papua masih tinggi, berikut dengan angka pengangguran, juga sama dengan tingkat ketimpangannya. Dengan kondisi tersebut, perlu evaluasi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk Papua, agar keberadaan negara Indonesia bisa mereka rasakan manfaatnya. Bagi hasil pajak wajib diteruskan, namun dana Otsus perlu disempurnakan penyalurannya, agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit lokal. Aktifitas-aktifitas ekonomi bisnis harus melibatkan masyarakat setempat, jika SDM nya belum memadai, maka wajid diupayakan agar segera memadai.
Terakhir, diperlukan juga dukungan terhadap langkah pemerintah dalam percepatan pembangunan melalui Otsus serta pemekaran wilayah melalui DOB. Kebijakan Otsus dan pembentukan DOB merupakan langkah mensejahterakan Orang Asli Papua (OAP), melalui upaya memacu sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan masyarakat. Dengan demikian, Otsus dan DOB layak didukung penuh, dan diharap masyarakat mengabaikan segala macam bentuk provokasi dari oknum-oknum perusuh yang menyuarakan penolakan. Dengan demikian, diharapkan kelompok separatis di Papua akan semakin terhimpit serta tidak sampai melakukan regenerasi seperti yang telah diwaspadai oleh sejumlah pihak sebelumnya.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
