DPR dan Pemerintah Susun KUHAP Sesuai Kebutuhan Sosial Budaya
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah berkomitmen untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan...
RUU KUHAP Komitmen Pemerintah Hadirkan Peradilan Efisien dan Berkeadilan
Oleh: Ricky Rinaldi Seseorang dapat ditahan berbulan-bulan hanya karena alasan subjektif penyidik, atau seorang korban tidak bisa mendapatkan pendampingan hukum sejak awal. Ini bukan sekadar...
RUU KUHAP Jawab Tantangan Penegakan Hukum Modern
Oleh : Atonius Sitohang Indonesia, dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sistem hukum yang kompleks dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial serta tuntutan zaman....
Dukungan Bentuk Satgas Anti Premanisme Upaya Pemerintah Lakukan Penegakan Hukum
Oleh: Rianto Agas )* Premanisme bukan hanya sekadar tindakan kriminal jalanan, melainkan ancaman serius terhadap tatanan hukum, ketertiban umum, serta iklim ekonomi dan investasi nasional....
Penyusunan RUU KUHAP Selaras dengan Struktur dan Fungsi Tiap Lembaga Hukum
Oleh: Esari Nisa )* Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR RI menjadi...
RUU KUHAP Tonggak Baru Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia
JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih dari empat dekade...
RUU KUHAP Responsif Terhadap Prinsip Keadilan Restoratif
Oleh: Farhan Naratama )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam pembaruan sistem hukum nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)....