Fadjroel: Jokowi tegak lurus pada Konstitusi dan Reformasi 1998

Read Time:1 Minute, 3 Second

Presiden Jokowi menegaskan sikapnya terkait dengan masa jabatan Presiden Indonesia, yaitu tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945. Dengan tegas Jokowi menolak munculnya wacana soal masa jabatan Presiden selama tiga periode.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1,” kata Stafsus Presiden Bidang Komunikasi M. Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Adapun bunyi Pasal 7 amandemen ke-1, yakni ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’.

Menyikapi fenomena tersebut, Pakar hukum Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, SH.,MH, menyatakan apresiasinya terhadap sikap tegas dan menghargai supremasi hukum dari Presiden Joko Widodo. Ia melihat Jokowi tidak terpengaruh dengan bisikan dari para pendukungnya untuk merubah konstitusi.

Sikap tersebut merupakan sesuatu yang menurutnya tepat, sebab bisa jadi ada agenda tertentu dari para pendukung Jokowi melalui wacana tersebut. Kita patut mewaspadai adanya potensi free rider jika Presiden Jokowi menjabat 3 periode.

“Sikap Jokowi sudah tepat. Bisa jadi ada agenda tertentu dari para pendukung Jokowi melalui wacana tersebut. Kita patut mewaspadai adanya potensi free rider jika Presiden Jokowi menjabat 3 periode”, ujar Dahniel.