DPR dan Pemerintah Susun KUHAP Sesuai Kebutuhan Sosial Budaya
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah berkomitmen untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan...
Penyusunan RUU KUHAP Selaras dengan Struktur dan Fungsi Tiap Lembaga Hukum
Oleh: Esari Nisa )* Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR RI menjadi...
RUU KUHAP Tonggak Baru Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia
JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih dari empat dekade...
RUU KUHAP Responsif Terhadap Prinsip Keadilan Restoratif
Oleh: Farhan Naratama )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam pembaruan sistem hukum nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)....
Omnibus Law Ciptaker Wujudkan Efiensi Kebijakan
Oleh : Firdaus )* Pemerintah tengah merancang sebuah konsep omnibus law yang berfungsi untuk memangkas kendala birokrasi di sektor investasi. Skema omnibus law dapat digunakan...
RUU Cipta Kerja Mampu Serap Tenaga Kerja di Masa Pandemi
Oleh : Alfisyah Kumalasari )* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah solusi yang diberikan pemerintah agar para pekerja makin sejahtera. Selain itu, dalam RUU juga ada...
RUU Cipta Kerja Mendesak Untuk Disahkan
Oleh : Rika Prasetya )* 31/08/2020 - Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga mendorong ekonomi Indonesia ke tubir resesi. Publik pun...