0
0
JAKARTA – Konspirasi kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus mendapat perhatian publik. Tidak hanya mendukung organisasi yang diinisiasi Din Syamsuddin saja, tetapi juga berbagai penolakan terus mengalir dari sejumlah kelompok masyarakat. Bukan hanya persoalan kekuasaan saja, KAMI dituding menghambat kinerja Pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Hal itu didasarkan dari berbagai sentimen negatif yang diarahkan KAMI kepada Presiden Joko Widodo.
Tidak tinggal diam dan khawatir penggiringan opini KAMI dapat memprovokasi masyarakat, Koalisi Anti Fitnah, Intoleransi dan Radikalisme menilai bahwa kehadiran KAMI hanya akan memecah belah bangsa saja. Koordinator Aksi, Andre, mengatakan bahwa KAMI hanya akan menggerogoti Pemerintah saja, tetapi juga akan mengganggu berbagai usaha yang dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pandemi beserta dampaknya.
“KAMI hanya akan memecah belah bangsa serta mengganggu upaya Pemerintah dalam penanggulangan pandemi COvid-19. Padahal semua daerah juga sedang berusaha membangkitkan ekonomi sejak dihantam pandemi,” ujar Andre.
Selain itu, Andre, menyebut KAMI hanya sebagai kelompok politik yang berusaha merebut kekuasaan saja. Hal itu dapat dianalisa dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam kelompok itu. “KAMI hanyalah gerakan politik berkedok moral yang dilakukan segelintir orang yang mengaku dari golongan tokoh nasional,” katanya.
Penolakan terhadap aktivitas KAMI juga muncul di wilayah Ponorogo. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ponorogo, M. Kharis Albustomy, mengatakan bahwa hadirnya KAMI hanya akan membuat kekacauan dan mengganggu Pemerintah dalam penanganan Covid-19. “organisasi KAMI muncul di tengah Pemerintah berjuang dalam upaya menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 khususnya dalam bidang percepatan ekonomi. Sayangnya bukan seruan moral yang diangkat namun lebih pada tendensi politik,” ujar Kharis.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan menolak berbagai macam provokasi yang disuarakan oleh KAMI karena hanya akan membuat masyarakat apatis kepada Pemerintah. Padahal, kata Kharis, yang dibutuhkan saat ini untuk menanggulangi pandemi yakni dukungan dan kepedulian dari masyarakat agar berbagai kebijakan yang dipilih Pemerintah untuk menghadapi Covid-19 dapa berjalan. (JD)
