0
0
09/10/2020 – Aksi rusuh yang dilakukan pendemo untuk menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR memakan kerugian materi yang cukup besar. Banyak fasilitas publik dirusak bahkan dibakar oleh peserta aksi demo. Hal ini dilihat oleh berbagai pihak sebagai aksi yang disetting oleh aktor intelektual tertentu.
Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, mengatakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terbukti menunggangi aksi mogok buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurut Anto, Gatot dan KAMI ingin mendapat popularitas dan elektabilitas dengan menunggangi aksi mogok buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena dengan ikut dalam panggung tersebut, nama mereka bisa semakin dikenal.
“Ada indikasi Gatot dan KAMI menunggangi aksi mogok buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sudah ada lembaga survei yang merilis popularitas dan elektabilitas Gatot. Ini artinya ada settingan untuk menaikkan Gatot menjadi capres atau ada kesempatan merebut kekuasaan di tengah jalan,”kata Anto.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib, pun ikut memberikan komentar. Ia mengatakan pernyataan petinggi KAMI yang menilai UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh, dapat dijadikan bukti bahwa mereka berupaya menunggangi aksi demo buruh.
“Isu UU Cipta Kerja, tidak luput ditunggangi KAMI, sebagai strategi untuk menarik perhatian. Dan anggapannya tentang UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia “kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh merupakan suatu yang mengada-ada dan provokatif,” kata Alfarisi.
Hal itu, kata Alfarisi, dilakukan KAMI untuk mencari perhatian masyarakat. Selain itu, cara-cara KAMI sangat berbahaya bagi stabilitas sosial politik dalam negeri. Pasalnya hal itu dijadikan alat legitimasi pemogokan buruh, juga dapat melegitimasi pemberontakan dan vandanisme rakyat.
Aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah sebagai respon penolakan UU Cipta Kerja pun mendapatkan respon Pemerintah. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut. Menurutnya orang ‘di balik layar’ yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. Di tengah pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di balik layar ini tidak ikut dalam demo.
“Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat,” kata Airlangga.
