0
0
15/12/2020 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfu MD mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat Papua dan Papua Barat terutama yang hanya ikut-ikutan gerakan separatis. Sebab sebelumnya banyak masyarakat yang terprovokasi oleh penggiringan opini yang dilakukan oleh sejumlah pimpinan separatis dan aktor-aktor intelektual didalam maupun luar negeri.
Menurut Mahfud MD saat ini, bukan rahasia umum di Papua terdapat kelompok-kelompok resisten yang menggunakan isu HAM sebagai alat propaganda. Dirinya mempersilakan semua pihak menyelidiki berbagai peristiwa di Papua. “Silakan, di sana lakukan perlindungan HAM, lakukan penyelidikan-penyelidikan. Nanti, kita gunakan, lalu ambil keputusan atau sikap sebuah negara,” kata Mahfud MD.
Pemerintah pun, lanjut Mahfud, mempergunakan lembaga independen untuk melakukan penyelidikan terkait tudingan adanya pelanggaran HAM di wilayah Papua, terutama terkait kasus-kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat lokal. Salah satu tim yang disiapkan yakni Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF.
TGPF merupakan tim yang sifatnya netral karena tergabung dari beberapa unsur. Tujuan dari TGPF adalah mencari kebenaran dalam sejumlah kasus kekerasan hingga pembunuhan.
Sebelumnya Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan Presiden Joko Widodo menandatangani PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020.
Putusan itu wujud komitmen Pemerintahan Presiden Jokowi dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme baik di dalam maupun luar negeri.
Jelang akhir tahun banyak penggiringan opini negatif yang diarahkan ke arah Pemerintah terkait perlindungan HAM yang terjadi di wilayah Papua. Langkah itu digunakan untuk mendiskreditkan Pemerintah serta memghadirkan sentimen negatif publik kepada Pemerintah. Publik harus mewaspadai berbagai upaya yang digunakan untuk menciptakan instabilitas keamanan Nasional.
