Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman membantah anggapan partainya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan reshuffle kabinet.
Alex menegaskan, reshuffle merupakan sebuah keniscayaan karena sudah dibacakannya surat Presiden terkait pembentukan Kementerian Investasi dan Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada paripurna DPR lalu.
Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan siapa yang layak untuk mengisi pos-pos tersebut. Dalam penentuannya, Alex membantah adanya desakan dari PDIP.
“Pembentukan kementerian baru kan otomatis harus dilanjutkan dengan penunjukan menteri, kenapa harus didesak-desak?” ujar Alex saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (20/4/2021).
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia memberikan tanggapan perihal isu perombakan atau reshuffle jilid II kabinet Indonesia Maju yang bakal diumumkan dalam waktu dekat. Menurut Angkie, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
More Stories
Gelar Farewell Dinner PUIC -19, Indonesia Ajak Parlemen OKI Bawa Perdamaian Bagi Dunia
Jakarta — Balai Kota Jakarta malam ini menjadi saksi hangatnya kebersamaan para delegasi Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC...
Indonesia Gelap Hanya Ilusi Kelompok Tak Bertanggung Jawab
Jakarta – Wacana tentang “Indonesia gelap” digaungkan oleh sejumlah pihak yang menebar pesimisme dan kekhawatiran akan masa depan bangsa. Namun,...
Masyarakat Tolak Upaya Adu Domba Isu Indonesia Gelap
Jakarta – Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengatakan upaya adu domba melalui isu "Indonesia Gelap" merupakan bentuk manipulasi yang...
Bungkam Provokasi Indonesia Gelap Dengan Semangat Persatuan
Oleh : Rendy Darmawan )* Belakangan ini, ruang publik Indonesia kembali diwarnai oleh upaya provokasi yang menggambarkan kondisi bangsa dalam...
Berbagai Kebijakan Pemerintah Mampu Kendalikan Dampak Pelemahan Ekonomi Global
Jakarta - Di tengah meningkatnya tekanan dari perlambatan ekonomi global, kebijakan ekonomi yang diambil Presiden Prabowo berhasil menahan laju dampak...
DPR dan Pemerintah Susun KUHAP Sesuai Kebutuhan Sosial Budaya
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah berkomitmen untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih...