Jelang Satu Tahun Pragib, Pemerintah Pastikan Efisiensi Anggaran 2026 Secara Optimal
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh pemerintah daerah menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil...
Sekolah Garuda Papua Wujud Nyata Pemerataan Pendidikan Nasional
Oleh: Wilem Mandacan *) Pendidikan di Papua kini bergerak menuju arah yang lebih maju dengan hadirnya Sekolah Garuda, sebuah program unggulan yang dirancang pemerintah untuk...
Sekolah Garuda Tonggak Baru Pemerataan Pendidikan Unggul di Tanah Papua
Oleh: Yonas Wanggai* Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, berdayasaing, dan berkeadilan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah Indonesia kembali menunjukkankomitmen kuat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan nasional melalui kehadiranSekolah Garuda di Tanah Papua. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dirancang untuk mempercepat peningkatan mutupendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah timur yang selama inimenjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia. Peresmian Sekolah Garuda di SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya, menjadi simbolnyata langkah maju pemerintah dalam membangun generasi unggul Papua. Acara peresmian berlangsung meriah, ditandai dengan penampilan tarian khas Papua yang menggambarkan semangat dan kebanggaan masyarakat setempat atas kehadiransekolah unggulan berstandar global tersebut. Sekolah ini menjadi wujud nyata tekadpemerintahan Prabowo–Gibran untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kesenjanganakses pendidikan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wakil Menteri...
Pemerintah Resmikan Sekolah Garuda di Papua Barat Daya, Bukti Komitmen Majukan SDM Papua
Sorong – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua melalui peresmian Sekolah Garuda di Kota Sorong, Papua Barat...
Sekolah Garuda Jadi Bukti Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran Majukan Pendidikan Papua
Sorong — Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan pendidikan di Tanah Papua melalui peluncuran Sekolah Garuda, salah satu program unggulan...
Swasembada Energi, Jalan Kemandirian Ekonomi di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–Gibran
Oleh: Bagus Pratama Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi nasional menunjukkan geliat nyata menuju kemandirian....
Jelang Setahun, Pengamat Optimis Prabowo – Gibran Wujudkan SwasembadaEnergi
Oleh : Rivka Mayangsari*) Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian strategis mulai menunjukkan hasil yang konkret. Salah satuyang paling menonjol adalah langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada energinasional sebuah cita-cita lama bangsa Indonesia untuk lepas dari ketergantungan terhadap imporbahan bakar minyak (BBM). Kebijakan yang digagas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) BahlilLahadalia melalui pemanfaatan etanol sebagai campuran BBM menjadi langkah nyata menujukemandirian energi nasional. Program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo-Gibran (Pragib) untuk membangun ekonomi yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan. Upaya tersebutbukan hanya soal energi, melainkan juga bagian dari strategi besar memperkuat ketahanannasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Ima Amaliah, menilaiprogram swasembada energi merupakan kebijakan yang seharusnya telah dijalankan sejak lama. Ia mengingatkan bahwa di masa kejayaan minyak Indonesia pada era 1980-an, hasil sektor migasseharusnya dijadikan fondasi bagi pembangunan sistem energi yang mandiri. Menurutnya, langkah pemerintah saat ini adalah bentuk koreksi sejarah yang patut diapresiasi karenamenunjukkan arah pembangunan yang lebih berdaulat. Prof. Ima juga menegaskan bahwa program swasembada energi bukan sekadar kebijakanekonomi, tetapi strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan negara. Dengan mengurangiimpor BBM, Indonesia akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisitawar di tingkat internasional. Ia memandang kebijakan pencampuran etanol 10 persen atau E10 dalam BBM sebagai terobosan penting menuju kemandirian energi. Selain mengurangi impor, kebijakan ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih. Kebijakan berbasis bioetanol tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalammenghadapi perubahan iklim dan target emisi nol bersih pada 2050, sebagaimana tertuang dalamPerjanjian Paris. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik seperti tebu dan singkong untukmemproduksi etanol, Indonesia tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakanrantai pasok baru yang menggerakkan ekonomi pedesaan. Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi SuprayogiSugandi, juga menilai bahwa kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorongswasembada energi merupakan langkah yang visioner. Ia menyebut, inisiatif sepertipengembangan sumur minyak rakyat adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutamajika implementasinya dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan warga yang terlibat. Menurut Yogi, partisipasi masyarakat dalam proyek energi akan memperkuat rasa memilikiterhadap sumber daya nasional. Namun demikian, ia mengingatkan agar mekanisme pelibatanmasyarakat tetap diatur secara adil, agar tidak menimbulkan kesenjangan atau praktikeksploitatif. Dengan demikian, kemandirian energi yang dicapai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial-ekonomis. Dari sisi teknologi, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut TeknologiBandung...