Ketua FKUB Jayapura Sebut Kasus Lukas Enembe Bukan Politisasi Maupun Kriminalisasi

Read Time:1 Minute, 18 Second

JAKARTA – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jayapura, Alberth Yoku menyatakan, semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Dirinya bersama para tokoh agama dan adat di wilayah Papua menyatakan mendukung keseluruhan proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Begitu juga Lukas Enembe. Sebagai Orang Asli Papua (OAP), saya bersama tokoh-tokoh agama dan adat, mendukung penuh tugas KPK untuk mengambil tindakan tegas terhadap Lukas Enembe,” kata Alberth dalam program Elshinta News, Senin (3/10/2022).

Menurut Alberth, KPK dan Polri harus bersinergi dalam menindaklanjuti kasus Enembe. Ia berharap, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) harus hilang dari Papua.

Lanjut Ketua Forum Kerukunan Beragama di Jayapura, adanya penyalahgunaan wewenang dan penggunaan uang oleh Lukas Enembe, menjadibukti konkrit bahwa ini bukanlah politisasi atau kriminalisasi.

Dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe kemungkinan bukan hanya gratifikasi saja, namun terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) uang cukup besar dan pencucian uang, apalagi Gubernur Lukas Enembe diketahui gemar berjudi di luar negeri.

Alberth menegaskan, jika Enembe tidak merasa bersalah, seharusnya hadir langsung di KPK dan tidak mempolitisir kasus ini. Saat ini, Enembe mempolitisir kasus dengan menggerakkan massa untuk berunjuk rasa.

“Seluruh tokoh masyarakat adat Papua mendukung sikap pemerintah untuk memproses hukum. Sebagai masyarakat Papua sangat malu dengan adanya kasus ini apalagi menyangkut seorang putra daerah,” ujar Alberth.

Alberth menambahkan, proses hukum Enembe sejatinya untuk mencapai good governance. Untuk itu, semua masyarakat Papua harus bersatu dan mengawasi dana otsus yang jumlahnya cukup besar.

“Jangan sampai dana tersebut justru dikorupsi atau diselewengkan. Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan besarnya dana otsus papua,” paparnya. []