Pakar Kebijakan Publik: Distribusi BLT BBM Sudah Lebih Baik

Read Time:2 Minute, 11 Second

JAKARTA – Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM masih terus berlangsung. Pakar Kebijakan Publik Sirojudin Abbas mengatakan, kualitas penyaluran BLT BBM saat ini sudah lebih baik.

“Ada tiga hal untuk menilai kualitas penyaluran BLT BBM, pertama; kemampuan pemerintah dalam updating data pemuktahirannya. Kedua, pemerintah siap dalam belajar dalam mekanismenya. Dan ketiga, lebih baik dalam partisipasi masyarakat pada proses distribusi sudah lebih aktif dan serempak. Pemda sudah memiliki infrastruktur lebih baik dalam pengelolaannya,” kata Abbas dalam program acara Indonesia Menyapa Malam dengan tema “Kualitas Penyaluran BLT BBM” di RRI, Minggu (23/10/2022).

Abbas menambahkan, BLT BBM merupakan instrumen yang tepat dalam kebijakan bantalan sosial. Pertimbangannya, BLT BBM memberi efek ekonomi dan secara makro ekonomi nasional terbantu karena penyebaran uang ke masyarakat bisa menstimulasi secara nasioanal. BLT BBM juga untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terjaga. Pasalnya, kenaikan BBM mempengaruhi pengeluaran masyarakat.

“Efeknya pada daya beli seperti bahan kebutuhan pokok dan lainnya. Pemberian BLT bisa membantu masyarakat dalam tahap kesejahteraannya dan daya belinya. Dan masyarakat tidak perlu menurunkan kualitas hidupnya hanya untuk bertahan hidupnya. BLT berfungsi seperti itu,” ujarnya.

Mengenai pihak yang memprotes kebijakan BLT BBM, Abbas menilai wajar. Meski demikian, survey SMRC menemukan data yang bagus. Survey menyebut, dari 20 persen keluarga yang tahu dan terdaftar namanya sebagai penerima BLT BBM, saat ini hampir 90 persen sudah menerima.

“Saya kira masyarakat sudah dapat menerima program ini secara nasional. Secara delivery sudah bagus. Namun jumlah coverynya tidak seluruh penduduk. Hanya penduduk yang terdata pemerintah, yaitu 20,6 juta KPM. Jadi wajar ada masyarakat yang merasa itu dapat namun ternyata tidak,” ungkapnya.

Menurut Abbas, untuk evaluasi BLT BBM pada periode berikutnya perlu perbaikan verifikasi. Saat ini, verifikasi bisa dilakukan masyarakat untuk mengkritik, setidaknya oleh perangkat desa sehingga bisa diperbaiki.

Terkait penyaluran BLT BBM, Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indah Putri Indriani mengatakan, penyaluran BLT BBM hampir sama dengan daerah lainnya yaitu melalui PT Pos Indonesia. Namun beberapa wilayah kecamatan di Luwu Utara yang terpencil yang memang membutuhkan upaya yang lebih keras dalam rangka mendistribusikan BLT BBM sejak bulan September.

“Dari alokasi 26.935 KPM sudah terealisasi 26.148 KPM. Ada 787 KPM yang belum tersalur, namun ada tim pendamping TKSK masih dimungkinkan penyaluran ulang itu 679 orang yang berada di luar Luwu Utara saat penyaluran,” kata Indah.

Ia menegaskan, penerima BLT BBM sudah dipastikan warga Luwu Utara sesuai dengan nama dan alamat. Untuk 787 KPM yang belum tersalurkan, hanya tinggal tunggu waktu saja.

“Memang total 96 persen dan yang belum kami akan melakukan penyaluran ulang, dan tidak melakukan penyaluran ulang. Memang saat penyaluran mereka berada di luar Luwu Utara,” paparnya.