Keterlibatan Tokoh Setempat Diharapkan Sentuh Emosional Kelompok Separatis Bebaskan Pilot Susi Air

Read Time:4 Minute, 45 Second

impresionis.com – Beredar viral foto dan video di lini masa media online dan media sosial memperlihatkan kondisi pilot Susi Air, Kapten Philip Max Mehrtens yang disandera oleh kelompok separatis OPM pimpinan Egianus Kogoya di Nduga Papua. Dokumentasi yang dirilis oleh juru bicara OPM Sebby Sambom tersebut menunjukkan kondisi sang pilot yang selama lebih dari sepekan sejak 7 Februari lalu berada dibawah penyanderaan pihaknya. Terlihat sang pilot memakai celana pendek dan baju berwarna hitam, jaket jeans biru, topi, dan memakai sepatu lengkap. Ia berdiri dan dikelilingi pasukan TPNPB OPM, beberapa diantarannya terlihat mengacungkan senjata api.

Dalam video yang berdurasi 2:51 menit tersebut, Philip menyampaikan pesan bahwa OPM menangkap dirinya untuk Papua merdeka. Mereka meminta agar militer Indonesia pulang, jika tidak maka akan tetap menahan dan keselamatan dirinya terancam. Dalam video tersebut, Sebby Sambom juga menyatakan bahwa penyanderaan Philip sebagai jaminan agar kemerdekaan Papua diakui. OPM menjadikan sang pilot sebagai tahanan politik.

Beredarnya video tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih mayjen M.Saleh Mustafa bahwa dokumentasi yang dirilis OPM merupakan Kapten Philip pilot Susi Air yang selama ini dicari dan diisukan disandera. Sementara itu Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri juga menyatakan bahwa selaku Kapolda, dirinya berharap kelompok Egianus dan kawan-kawan untuk berhenti melakukan aksi-aksi yang tidak perlu. Ia menegaskan, aparat kepolisian dan TNI akan melawan dan tidak akan mundur.

Pemerintah Kedepankan Pendekatan Persuasif Namun Tak Tutup Kemungkinan Pendekatan lain

Kabar munculnya sang pilot yang beredar luas hingga lingkup dunia tersebut kemudian mendapat respon dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dirinya mewakili pemerintah menyatakan terus berusaha maksimal untuk selamatkan Kapten Philip. Komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru terus dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun tidak dapat diterima. Oleh sebab itu upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera. Namun pemerintah juga tidak menutup upaya lain.

Pihak Istana Kepresidenan juga telah menanggapi adanya isu mengenai Papua yang disebut dalam kondisi darurat sipil akibat serangan kelompok separatis di lapangan terbang Paro, Nduga Papua Pegunungan. Adalah Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus yang menyebut kondisi tersebut sehingga kemudian menurutnya pertanggungjawaban ada di pihak Polisi. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Deputi V Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan perintah penetapan darurat sipil di Papua. Penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan darurat sipil di suatu wilayah hanya bisa dilakukan atas perintah presiden. Mengingat hal tersebut, maka langkah dalam penindakan kelompok separatis dilakukan dengan tetap merujuk pada penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, tiga orang Diplomat Selandia Baru serta perwakilan Kementerian Luar Negeri juga telah bertemu dengan Pangkogabwilhan III, Letnan Jenderal I, Nyoman Cantiasa di Kabupaten Mimika pada Senin 13 Februari 2023 lalu. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perihal perkembangan pencarian pilot Susi Air termasuk meninjau jalur evakuasi kesiapan rumah sakti di kabupaten Mimika sebagai pelayanan penanganan intensif apabila dilakukan evakuasi nantinya.

Susi Air Tetap Berkomitmen Layani Penerbangan Masyarakat Papua

Sementara itu, pihak Susi Air melalui Chief of Operation, Melinasary dalam siaran pers menyatakan bahwa pihaknya sedih dan terpukul atas kejadian tersebut mengingat apa yang sudah dilakukan selama ini. Susi Air telah berkomitmen membangun tanah Papua sejak pertama masuk pada tahun 2006 dengan melayani penerbangan masyarakat, baik merintis penerbangan, termasuk membantu memberikan obat-obatan bagi masyarakat, membantu pemerintah dengan mengambil risiko agar penerbangan di Indonesia khususnya Papua bisa lebih berkembang. Di akhir pernyataan, dirinya menyatakan bahwa pihaknya tak akan berhenti terbang di Papua, tapi tolong agar dilindugi. Berharap agar Pilot Kapten Philip kembali dalam keadaan selamat.

Peran Pemerintah Daerah atasi Gangguan Keamanan di Papua

Adanya sejumlah gangguan keamanan yang hingga kini masih terus terjadi di sejumlah wilayah Papua menjadi salah satu faktor mengapa kemudian aparat TNI-Polri mengubah pola penanganan dengan mengedepankan tokoh-tokoh setempat termasuk pemerintah daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi jatuhnya korban warga sipil mengingat seringkali kelompok separatis menggunakan masyarakat sebagai tameng hingga jaminan.

Hal tersebut diakui oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius Fakhiri bahwa menurutnya dengan mengedepankan Pemda dapat mengurangi jatuhnya korban. Dalam pelaksananannya, Pemda dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga pemuda. Kapolda menyebut daerah yang seringkali terjadi gangguan keamanan yaitu, Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, serta kota Jayapura.

Mantan Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda mengakui bahwa wilayahya sempat dikenal sebagai “daerah merah” lantaran sering terjadi gangguan keamanan oleh kelompok separatis hingga menimbulkan korban, baik dari aparat keamanan maupun warga sipil. Namun hal tersebut kini tak lagi terdengar setelah pihaknya merangkul dan memberdayakan masyarakat termasuk mantan anggota kelompok bersenjata. Menurutnya, tidak semua kelompok bersenjata bertujuan pisah dengan Indonesia. Terdapat juga kelompok yang melakukan kekerasan karena lingkungan. Saat melakukan perekrutan, pihaknya memberikan peluang luas kepada masyarakat termasuk saat penerimaan ASN dengan pola 80% orang asli Papua, dan 20% orang non Papua. Termasuk melibatkan dalam pembangunan infrastruktur.

Komandan Satgas Damai Cartenz 2023, Kombes Polisi Faizal Ramadani juga menyatakan bahwa saat ini para pelaku tindak kekerasan adalah pemuda dibawah usia 25 tahun. Mereka sebenarnya butuh lapangan kerja, sementara kondisi di daerah terbatas sehingga mudah terprovokasi dan akhirnya bergabung ke kelompok separatis. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat dibutuhkan, terutama dalam hal menyediakan lapangan kerja sehingga mereka mempunyai kegiatan positif dan mendapatkan penghasilan.

Tim Negosiasi Bergerak Bebaskan Pilot Susi Air

Kabar terbaru datang dari Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri bahwa tim negosiasi telah bergerak untuk bebaskan pilot Susi Air. Ia menyebut bahwa lokasi sang pilot sudah termonitor, terlebih setelah beredar foto dan video bersama sejumlah anggota OPM. Dijelaskan bahwa dokumentasi foto dan video yang beredar diambil saat awal kejadian pembakaran pesawat Susi Air, sehingga bukanlah kejadian baru.

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)