Dialog di Elshinta, CISS Himbau Elit Politik Berani Melakukan Politik Gagasan Dan Hindari Politik Identitas

Read Time:1 Minute, 47 Second

Jakarta – Melihat isu yang berkembang jelang Pemilu 2024 perlu ada refleksi bersama terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, dimana terjadi polarisasi yang mengarah pada perpecahan.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif CISS, Ngasiman Djoyonegoro, dalam acaa wawancara yang digelar Radio Elshinta (17/7).

“Di era post truth seperti sekarang ini elite politik cenderung tidak melakukan politik gagasan melainkan isu populisme untuk mempengaruhi psikologi massa”, kata Ngasiman.

Bawaslu, lanjutnya, telah menetapkan indeks kerawanan Pemilu 2024 dan yang disorot adalah soal dimensi konteks sosial politik.

“Hal tersebut menjadi bahan mitigasi TNI/Polri untuk mengantisipasi dampak kontestasi politik, khususnya di dunia digital saat ini,” tuturnya.

Ngasiman juga mengungkap bahwa berdasarkan data indeks kerawanan ada lima provinsi yang menjadi perhatian, yaitu Sulawesi Utara, Papua, Jakarta, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur.

Sementara itu, Ngasiman mengungkap bahwa dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, harus diwaspadai isu populisme atau politik identitas yang dinarasikan elite politik kepada publik, apalagi di era masifnya aktivitas media sosial.

“Dampak polarisasinya sangat masif di media sosial, bahkan terbawa hingga saat ini,” unkap Ngasiman.

Menurut Ngasiman, masyarakat yang cerdas sangat berpengaruh dalam mewujudkan Pemilu aman dan damai. Masyarakat yang cerdas mampu menyaring informasi, terutama yang masuk di media sosial.

“Dibutuhkan kedewasaan politik dalam menjalankan pemilu yang damai dan aman,” ujarnya.

Ngasiman melanjutkan, netralitas TNI/Polri juga sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Selain itu, para penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diminta untuk netral. Peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi jalannnya pemilu agar tidak terjadi polarisasi dan politik identitas.

“Para penyelenggara harus mencegah adanya politik indentitas yang kemungkinan masih akan terjadi. Pengalaman pada pilkada 2017 harus menjadi pelajaran dimana masih banyak polarisasi di masyarakat. Para elit politik juga harus berperan untuk mencegah polarisasi dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang kontroversi,” kata dia.

Ngasiman menjelaskan, politik identitas tidak akan terjadi jika penyelenggara pemilu tegas dalam bertindak seperti melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalannya kampanye. Menurut dia, pada pemilu 2024 mendatang politik identitas kemungkinan masih akan terjadi. Oleh sebab itu, perlu antisipasi sejak dini dengan memberikan pendidikan politik yang benar pada pada masyarakat, seperti melalui literasasi digital dengan memilah informasi di media sosial. []