0
0
Oleh : Raavi Ramadhan )*
02/09/2020 – Munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di tengah Pandemi Covid-19 rupanya mendapatkan respon dari banyak pihak. Namun 1 hal yang sangat tampak dari aksi tersebut adalah kerumunan yang tak bisa dihindari, sehingga sudah jelas bahwa aksi ini tidak mematuhi protokol kesehatan.
Eksponen aktivis 1998 merespon bahwa deklarasi KAMI tersebut merupakan kelompok oposisi yang tida memiliki arah jelas jika tujuannya mengiginkan koreksi dan solusi untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Para eksponen aktifis 1998 yang kini menyebar di segala bidang menyoroti berdirinya KAMI itu tanpa konsep yang jelas apalagi matang jika tujuannya untuk Pemilu 2024.
Salah satu eksponen aktifis 98 tersebut mengatakan bahwa KAMI merupakan sebuah gerakan yang tidak menjadi urgent untuk kebutuhan bangsa. Dirinya menduga bahwa KAMI hanya sekedar kumpulan tokoh yang tidak ada kerjaan signifikan jika mengaku berjuang untuk rakyat. Meski secara status sosial dan kemampuan ekonomi sudah mapan. Sayang dirinya melihat tidak ada konsep yang jelas terkait arah gerakan ini.
Tak perlu terlalu dibersarkan, poinnya, mereka harus clear-kan untuk memilih apakah akan menjadi gerakan moral atau gerakan politik.
Sementara itu, anggota eksponen lainnya Hengky Irawan justru menyarankan kepada para tokoh KAMI yang sudah lama berkiprah di lembaga negara bahkan menjadi Panglima TNI pada pemerintahan Jokowi-JK lebih elegan dan diapresiasi rakyat manakala hendak membuat partai.
Arah perjuangan dari KAMI juga sudah jelas yakni memberikan stigma negatif kepada pemerintah dengan melakukan agitasi propaganda, sehingga sebagian masyarakat merasa empati dan berpihak kepada mereka.
Perlu kita ketahui bahwa KAMI memiliki asumsi bahwa pemerintah tidak bisa hadir atar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari sisi ekonomi KAMI meminta negara hadir untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi.
Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar M. Sarmuji yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah memenuhi tuntutan KAMI. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi, agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yag saling melengkapi.
Sarmuji menilai, KAMI terkesan menutup mata terhadap semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan UMKM, pedagang kecil, buruh dan petani. Faktanya pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan sudah mengalokasikan anggaran ratusan triliun untuk mengatasi dampak Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk untuk relaksasi kredit khususnya usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan sekian langkah lainnya.
Menurutnya, KAMI perlu membuka pikiran dan hati untuk mengakui upaya pemerintah. Dari data yang ada, Indoneisa justru termasuk yang berhasil menjaga perekonomian untuk tidak turun terlalu dalam.
Ia megatakan, coba tengok data semua negara, lalu bandingkan dengan Indonesia. Justru Indonesia termasuk negara yang paling baik perekonomiannya. Tak perlu terlalu jauh membandingkannya dengan Amerika yang pada kuartal kedua turun hingga minus 32,9% dengan negara serumpun seperti Malaysia, Filipina dan Thailand pun perekonomian Indonesia masih lebih baik.
Namun, jangan pula berharap bahwa Indonesia dapat tumbuh positif sendirian saat semua negara tengah anjlok. Karena hal tersebut sama saja dengan menyuruh pemerintah bermain sulap.
Untuk bangkit dari keterpurukan utamanya di sektor ekonomi, tentu saja diperlukan peran dari berbagai peran untuk senantiasa bergotongroyong untuk terbebas dari keterpurukan selama pandemi.
Pada kesempatan berbeda, Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menyatakan gerakan deklarasi KAMI yang berisi tokoh-tokoh oposisi tersebut, merupakan gerakan yang hanya memandang secara subyektif saja dengan selalu menyalahkan kebijakan pemerintah.
Dirinya juga menilai bahwa deklarasi KAMI di tengah Pandemi tersebut bertujuan untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali berkoalisi di bawah naungan pemerintah Jokowi. Sebab, diantaranya terdapat tokoh yang pernah menjabat pada pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu dan purn Gatot Nurmantyo.
Kehadiran KAMI di tengah pandemi Covid-19 tentu masih memunculkan tanda tanya, seperti apa urgensinya, apa manfaatnya, apa tujuannya? Ketidakjelasn deklarasi KAMI tentu tidak tepat diselenggarakan ketika pemerintah dan masyarakat tengah berjuang melawan pandemi covid-19.
)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa CIkini
