0
0
JAKARTA – Konspirasi kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus mengemuka di berbagai kesempatan. Berbagai diskusi dan pernyataan di media menunjukkan bahwa masyarakat menilai kemunculan KAMI hanya untuk agenda politik Pilpres 2024. Tokoh-tokoh yan terlibat didalam KAMI juga sudah dikenal publik sebagai tokoh-tokoh yang bersebrangan dengan Pemerintah. Narasi yang disuarakan juga sudah usang, dan hanya untuk menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens juga menyebut koalisi yan diusung Din Syamsuddi, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung dan tokoh lainnya menargetkan Pilpres 2024. Hal itu dapat dibuktikannya dengan pola gerakan serta jaringan yang dipergunakan KAMI merupakan barisan oposisi saja. “Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hanya untuk membangun _bargaining position_ strategis yang menargetkan Pilpres 2024. Target KAMI ini politik pragmatis dan pengusungnya mulai dari bekas politisi, birokrat, akademisi dan aktivis yang sempat berada di lingkar kekuasaan,” tegas Boni.
Lebih lanjut, Boni mengatakan bahwa jika tujuan KAMI benar untuk menyelamatkan Indonesia, semestinya narasi yang dibangun yakni optimisme ataupun masukan yang konstruktif. “Jika tujuan KAMI benar-benar untuk menyelamatkan Indonesia, tidak hanya mengkritisi Pemerintah dengan isu usang. Berikan evaluasi secara komprehensif dalam bentuk kajian akademis,” katanya.
Sepakat dengan Boni Hargens, Analis Politik, Rustam Ibrahim, juga menyebut kehadiran KAMI kental nuansa politik. Sebab narasi yang disampaikan di publik juga tidak jauh dari mendiskreditkan Pemerintah. “KAMI kental dengan nuansa gerakan politik. Aneh rasanya jika dikatakan ini gerakan moral,” ucap Rustam.
Rustam pun menyebut, kemunculan KAMI serta kegiatan deklarasi di berbagai daerah hanya diperuntukkan untuk Pilpres 2024. “Langkah ini seperti mempersiapkan diri menuju pilpres 2024. Tokoh dan kelompok yang mendukung KAMI merupakan barisan yang punya dendam pada Pilpres 2019,” tutup Rustam.
Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh gerakan yang mengatasnamakan gerakan moral padahal murni kepentingan politik ini. Publik pun dinilai sudah cerdas dan mampu membedakan tujuan ataupun konspirasi kelompok-kelompok yang muncul untuk menciptakan kegaduhan politik saja. (DN)
