09/11/2020 – Jelang peringatan HUT OPM yang jatuh pada tanggal 1 Desember, biasanya kelompok anti Pemerintah di Papua selalu mempropagandakan keinginan masyarakat Papua untuk merdeka. Mereka menyebut bahwa Pemerintah Indonesia melanggar hak warga Papua untuk menentukan nasib sendiri. Langkah licik ini selalu dipergunakan agar masyarakat Papua tergiring opininya dan ikut bergabung memperjuangankan kemerdekaan Papua.
Namun upaya itu pun ditentang oleh sejumlah pihak, yang merasa bahwa Papua sudah sejak lama menjadi bagian dari NKRI. Tokoh Muda Papua, Yanto Eluay hasil keputusan Pepera Papua tahun 1969 menjadi bukti historis dan yuridis bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. Sehingga tidak terdapat celah bagi segelintir orang atau kelompok untuk mengklaim Papua bukan bagian dari Indonesia.
“Hasil Pepera tersebut telah diserahkan kepada Sekjen PBB yang kemudian disahkan dalam sidang umum Persertikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tidak hanya itu, Belanda yang waktu itu masih menjadi negara Kolonial juga menerima hasil Pepera, sehingga pada saat itu Belanda mengakui bahwa Papua sah menjadi bagian dari NKRI”, terang Yanto Eluay.
Yanto juga memperingatkan warga Papua terhadap eksistensi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua turut merongrong, ditambah provokasi pihak asing yakni oportunis aktivis luar negeri dan satu negara kecil di Pasifik selatan yang selalu bersuara negatif terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
Di kesempatan berbeda, Rohaniawan, Franz Magnis Suseno juga menegaskan bahwa bumi cenderawasih merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Indonesia. Ia menyebutkan bahwa upaya OPM dan sejumlah aktivis kontra Pemerintah terkait narasi kemerdekaan tidak memiliki konsepsi yang jelas.
”Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap akan jadi bagian sah dari Indonesia. Narasi OPM yang ingin memerdekakan Papua tidak mempunyai masa depan dan hanya akan menambah pembunuhan serta kematian yang merugikan Papua,” ujar Franz Magnis.
Desakan kemerdekaan Papua akan selalu muncul jelang peringatan HUT OPM. Mereka berupaya menggiring opini warga Papua untuk menolak keberadaan Pemerintah Indonesia di tanah Papua. Berbagai sentimen negatif terus diarahkan kepada Pemerintah. Namun langkah itu tidak akan mudah, mengingat kini Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat peduli terhadap Papua, dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM di wilayah Papua menjadi bukti hadirnya Negara bagi kesejahteraan warga Papua.