0
0
14/12/2020 – Pemerintah pusta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua Provinsi paling timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat. Komitmen ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, mengatakan dikeluarknya regulasi ini, menjadi landasan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat Papua. “Strategi komprehensif untuk Papua telah dilakukan dari berbagai perspektif sejak era otonomi khusus (otsus) tahun 2001, baik yang ditempuh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah,” kata Suharso Monoarfa.
Lanjut Suharso, Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Desain besar untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut meliputi tujuh langkah strategis, yang diantaranya mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah serta mengelola pembangunan, pemerintahan daerah, dan pelayanan publik di tanah Papua.
“Pemerintah bersifat terbuka untuk mendengar berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk mengelola pembangunan di Tanah Papua. Prinsip dasar kita bersama adalah percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan, dan inklusif, yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Informasi itu juga didukung oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono. Dia mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya memperhatikan pembangunan Papua dan Provinsi Papua Barat. Edy Priyono menjelaskan, pada periode 2015-2019, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat semakin membaik, khususnya di angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.
Kata Edy, hal ini menunjukan perbaikan ekonomi di wilayah Papua. Masyarakat perlu mengapresiasi langkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” terang Edy.
Selain itu, Pemerintah akan memfokuskan industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan. “Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja,” tutup Edy.
