Pemekaran Wilayah Papua Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

Posted on

Oleh : Robert Krei )*

Pemekaran wilayah Papua mengutamakan kepentingan masyarakat karena program ini diciptakan untuk mereka. Ketika provinsi ditambah maka masyarakat akan nyaman karena mengurus surat penting ke kantor pemerintah daerah lebih mudah.

Di Papua sudah ada 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Namun akan ada penambahan sehingga ada total 5 provinsi, dan tambahannya adalah provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tabi Saireri. Pemekaran wilayah adalah sebuah hal yang wajar karena banyak juga terjadi di provinsi lain dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua akan mempercepat pembangunan di sana. Penyebabnya karena jika ada provinsi baru maka otomatis ada gedung pemerintahan baru, sekolah baru, dan lain sebagainya. Dengan adanya pembangunan ini maka yang paling diuntungkan adalah warga sipil di Bumi Cendrawasih.

Pertama, masyarakat bisa mengurus surat-surat penting dengan lebih dekat dan cepat karena mereka tak perlu jauh-jauh ke Jayapura. Logikanya, jika ada banyak provinsi maka ada kantor gubernuran dan kantor dinas yang baru. Masyarakat bisa mengurus berbagai surat penting ke kantor dinas yang baru tersebut, dengan lebih hemat waktu dan biaya, karena jaraknya lebih dekat.

Kedua, jika ada pemekaran wilayah maka ada provinsi baru dan berarti ada dana APBD dari pemerintah. Kucuran dana ini yang diharapkan oleh masyarakat, karena bisa untuk membangun daerah tersebut. Misalnya jika suatu daerah terpencil jalannya masih makadam, maka bisa diaspal dengan anggaran dari APBD tersebut.

Akibatnya, mobilitas masyarakat akan lebih lancar sehingga mereka bisa bepergian dengan lebih cepat dan tidak harus berjalan kaki lagi. Dengan lancarnya mobilitas maka bisa semangat untuk berangkat kerja atau mencari pekerjan baru. Hidup akan terasa lebih mudah karena akses jalannya juga lebih mudah. Mereka tidak takut terisolir hanya gara-gara jeleknya jalanan di distrik tersebut.

Sedangkan yang ketiga, ketika ada pemekaran wilayah maka ada gubernur baru, yang menurut otonomi khusus harus dari orang asli Papua (OAP). Ia akan lebih mendengarkan aspirasi rakyat di Bumi Cendrawasih karena ingin membangun daerahnya sendiri dan mengetahui apa saja kebutuhan warga di sana. Masyarakat juga untung karena gubernur baru biasanya lebih bersemangat dan punya ide-ide segar.

Filep Wamafma, Senator Papua Barat, menyatakan bahwa rencana pemekaran wilayah akan lebih mendorong kemajuan dan kemakmuran rakyat Papua. Jadi, pemekaran ini akan lebih menitikberatkan ke orang asli Papua, karena mereka harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.

Pemerintah memang memprioritaskan orang asli Papua, pertama dengan pembentukan majelis rakyat Papua sebagai perwakilan dari warga asli di Bumi Cendrawasih. Kedua, di dalam otsus disebutkan semua pejabat mulai dari tingkat gubernur (dan wakilnya) sampai bupati dan walikota juga harus orang asli Papua.  Hal ini bukanlah pilih-pilih, melainkan memberi kesempatan mereka untuk membangun daerahnya sendiri.

Ketika ada pemekaran wilayah maka gubernur, wakil, dan jajarannya wajib diisi orang asli Papua. Dengan mengutamakan masyarakat asli di Bumi Cendrawasih maka mereka akan lebih mengerti bagaimana cara mendekati masyarakat, baik di masa damai atau ketika ada gejolak. 

Pemekaran wilayah Papua benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat asli di Bumi Cendrawasih. Pertama, mereka akan diberi fasilitas dan infrastruktur yang sangat memadai. Kedua, akan ada dana APBD yang bisa digunakan untuk kemaslahatan warga sipil. Ketiga, semua gubernur dan pemimpin baru di provinsi baru adalah orang asli Papua sehingga bisa membangun daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, Pemekaran wilayah patut untuk terus diwujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta