Veronica Koman dan Komentar Provokasi yang Tak Kunjung Usai Terkait Papua

Veronica Koman

impresionis.com – Perjalanan panjang rencana pemekaran wilayah di Papua telah menemui titik terang. Tepat di tanggal 30 Juni 2022 lalu, pemerintah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tiga provinsi baru menjadi undang-undang. Negara Indonesia kini telah sah bertambah 3 provinsi, total menjadi 37 provinsi.

Berbagai respon disambut dan disiapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat di Papua sendiri. Secara legislasi, sebagai kelanjutan pengesahan tersebut pemerintah menindaklanjuti perihal pembiayaan hingga aturan dalam pemilu di tahun 2024 nanti. Dalam bidang persiapan, pemerintah juga tengah memberikan jaminan perihal formasi Orang Asli Papua (OAP) yang mendominasi mengisi jabatan ASN dalam setiap wilayah provinsi baru nantinya. Selain itu, antisipasi bidang keamanan juga dilakukan aparat dengan menambah personel di beberapa titik merespon pengesahan RUU tersebut. Sambutan dari masyarakat Papua juga terlihat dengan beberapa kegiatan seperti di Merauke yang membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 76 meter menyambut disahkannya kebijakan pemekaran wilayah.

Di lain pihak, jelajah dunia maya yang sedikit banyak turut menjadi sumber sekaligus pengaruh opini publik nampak terbelah menjadi dua klaster. Pemberitaan media online dan respon positif publik perihal pengesahan kebijakan pemekaran provinsi terkonstruksi mendominasi konten dan isu. Namun, meskipun berskala kecil masih terdapat beberapa sentiment negatif yang muncul dalam merespon pengesahan pemekaran DOB menjadi sebuah provokasi hingga upaya merawat eksistensi oleh pihak tertentu. Salah satunya yang mencolok terpantau adalah komentar dari Veronica Koman.

Jejak Veronica Koman Terkait Isu Papua

Kemunculan Veronica Koman yang menyebut dirinya aktivis Hukum dan HAM sekaligus pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sempat menyita perhatian media dalam 3 tahun terakhir. Melalui beberapa cuitannya di media sosial twitter, ia kerap bersuara lantang terkait isu Papua, bahkan hingga pernah diburu polisi lantaran menyebarkan berita bohong alias hoaks. Kejadian yang terjadi pada September 2019 tersebut bermula ketika dirinya dianggap memprovokasi mahasiswa Papua di Surabaya Jawa Timur melalui kicauan di media sosial seperti isu penembakan di asrama Papua hingga isu penangkapan 43 mahasiswa Papua. Veronica kemudian dijerat dengan UU ITE pasal 160, UU No.1 Tahun 1946 dan UU No.40 tahun 2008, ia dua kali dipanggil kepolisian namun mangkir dari pemeriksaan karena justru tidak berada di Indonesia. Veronica Koman kemudian dinyatakan sebagai buron.

Dalam pelariannya, ia membuat pernyataan di media sosial merasa menjadi korban kriminalisasi dan diintimidasi oleh pemerintah. Salah satunya adalah ketika Kementerian Keuangan meminta Veronica mengembalikan uang beasiswa yang ia terima dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak Rp773,87 juta. Pihak LPDP dalam keterangannya membenarkan telah menagih kembali uang beasiswa yang didapatkan Veronica Koman. Penjatuhan sanksi tersebut lantaran dirinya tidak memenuhi kewajiban kembali dan berkarya di Indonesia.

Selain kasus isu hoaks tersebut, Veronica Koman juga pernah tersorot mengadu ke parlemen Australia meminta menghentikan segala tindak kekerasan yang terjadi di Papua, termasuk menunggu adanya pertemuan pemerintah RI dengan kelompok pro referendum Papua. Disamping itu, ia juga menyoroti keberadaan aparat dalam menangani eskalasi konflik di Papua yang semakin meningkat disaat aparat yang diterjunkan semakin banyak di era Presiden Jokowi.

Tak berhenti sampai disitu, Pada bulan Desember 2020 Veronica Koman juga terduga sebagai pihak yang mengibarkan bendera bintang kejora di kantor konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia.

Disebut Provokator oleh Pendiri OPM

Dalam sebuah kesempatan, secara tegas pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Messet menyatakan bahwa Veronica Koman sama sekali tidak punya hak untuk bicara masalah Papua. Ia bukan orang Papua dan tak lebih hanya seorang provokator yang selalu memprovokasi dari pelariannya di Australia. Veronica Koman juga dianggap oleh tokoh Papua yang juga mantan Menteri Luar Negeri OPM tersebut mencari keuntungan atas kekisruhan yang terjadi. Dirinya meminta agar tidak mencampuri lagi urusan Papua.

Kembali Memprovokasi Sebut Pemekaran adalah Devide Et Impera

Seruan dari pendiri OPM tersebut nampaknya belum diindahkan oleh Veronica Koman. Selang sesaat dari keputusan pemerintah mengesahkan Undang-undang pemekaran provinsi, ia menuliskan komentarnya di media sosial twitter menyebut bahwa pemekaran Papua merupakan taktik ‘devide et impera’. Entah apa yang ada dibenak perempuan tersebut, ia selalu bersikap insecure terhadap segala kebijakan pemerintah pusat terhadap upaya pembangunan dan kemajuan Papua.

Secara harfiah, devide et impera dapat diartikan sebagai ‘pecah dan berkuasa. Strategi tersebut dipopulerkan oleh Julius Cesar dalam upayanya membangun kekaisaran Romawi dengan cara menimbulkan perpecahan di suatu wilayah sehingga mudah untuk dikuasai. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kebijakan pemekaran di papua yang didasarkan atas keterbatasan dan kendala sejumlah hal, seperti fasilitas, infrastruktur, hingga sumber daya manusia akibat wilayahnya yang terlampau luas. Pemekaran provinsi juga dimaksudkan untuk memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) dalam membangun wilayahnya secara sosiologis dan kearifan lokal berlandaskan pada ketentuan Undang-undang dan aturan pemerintah.

Antusiasme Tokoh dan Masyarakat Papua Sambut Pemekaran Provinsi

Seperti menguatkan bahwa pernyataan Veronica Koman benar-benar tak berlaku dan tak terjadi bagi masyarakat Papua, sejumlah tokoh dan masyarakat sambut pengesahan pemekaran Papua secara antusias dan penuh dengan harapan.

Bupati Puncak, Willem Wandik menyatakan bahwa sebagai perwakilan warga Papua mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Komisi II DPR. Pemerintah mempunyai hati besar sehingga memberikan pemekaran provinsi di Papua. Pengesahan tiga provinsi baru di Papua bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat, dimana daerah yang cukup jauh tertinggal, terbelakang, dengan adanya pemekaran provinsi dapat membuat satu kendali pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya, menyatakan bahwa LMA Papua mendukung DOB Provinsi Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran provinsi adalah hal yang sudah sejak lama diinginkan oleh masyarakat di daerah-daerah tersebut. LMA memiliki peran strategis untuk mengawal seluruh program Pemerintah yang diatur dalam sejumlah Undang-Undang. Karena itu, LMA akan selalu menjadi garda terdepan untuk memastikan proses pembangunan yang sesuai dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Dari pihak pemerintah, melalui Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran Papua penting sebagai upaya memajukan perekonomian Bumi Cenderawasih. Segala proses termasuk aspirasi masyarakat berkaitan dengan rencana kebijakan pemekaran telah terlewati. Pemekaran Provinsi diharapkan bisa diterima oleh semua pihak demi kemajuan pembangunan Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Leave a Reply

Your email address will not be published.