Peneliti Konflik: Militansi Egianus Kogoya Didorong Persaingan Internal di Tubuh TPNPB OPM

Read Time:5 Minute, 27 Second

impresionis.com – Sebuah kajian baru saja diungkapkan oleh peneliti bernama Hipolitus Wangge dari Australian National University (ANU) berkaitan dengan motif dari kelompok separatis Papua yang saat ini tengah didominasi oleh generasi muda, dimana salah satunya adalah pimpinan OPM Nduga, Egianus Kogoya yang baru berusia 24 tahun.

Dalam kajiannya, disebutkan bahwa penculikan seorang pilot Susi Air yang berkewarganageraan asing menjadi manuver terbaru dari serangkaian aksi untuk menarik perhatian yang pernah dilakukan oleh Egianus Kogoya. Berdasarkan track record sebelumnya, bahwa sejak tahun 2017, kelompok separatis ini telah melakukan sejumlah hal seperti pembunuhan, perusakan rumah dan sekolah, serta penembakan pesawat. Hal ini menjadi penanda eskalasi konflik yang telah berlangsung sejak beberapa dekade dengan motif serupa. Namun, Insiden penculikan pilot Susi Air dinilai oleh Hipolitus sebagai hal diluar rutinitas kelompok separatis. Kali ini mereka fokus dalam tindakan untuk mendapat perhatian publik yang lebih besar.

Tak lain lagi bahwa misi tuntutan kemerdekaaan untuk wilayah yang mereka sebut Papua Barat menjadi tujuan akhir dari segala aksi yang dilakukan. Nama Egianus Kogoya telah menarik perhatian para peneliti konflik sejak aparat militer di Indonesia mengaitkannya dengan 65 serangan yang terjadi sejak tahun 2017. Kombinasi masa muda dan sikap radikalisme mulai menarik perhatian untuk kemudian ditelisik secara lebih mendalam. Egianus Kogoya mulai mendapat sorotan sejak 2018 saat usianya masih 19 tahun. Kala itu, ia telah memimpin kelompoknya membunuh 23 orang yang mayoritas merupakan pekerja konstruksi jalan raya Trans-Papua. Sebuah realisasi sarana untuk menghubungkan lokasi-lokasi yang jauh di daerah pegunungan dan hutan-hutan. Militansi Egianus Kogoya disebut oleh sejumlah pihak didorong oleh persaingan internal dan sikap prestise dalam tubuh TPNPB OPM.

Generasi Baru Kelompok Separatis yang Haus Perhatian Publik

Meski belum dikroscek secara fakta, namun pernah terdapat pernyataan dari aktivis Papua Theo Hasegem yang mengklaim bahwa anggota TPNPB OPM banyak berusia 15 hingga 20 tahun. Mereka meninggalkan sekolah untuk bergabung dengan para senior atau orangtuanya sebagai bagian dari melanjutkan perjuangan. Berdasarkan pernyataan juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom bahwa Egianus Kogoya juga merupakan anak dari tokoh separatis Papua Silas Kogoya yang telah meninggal pada 2011 lalu. Silas terlibat dalam penyanderaan 26 orang termasuk warga asing pada tahun 1996 di Mapenduma. Egianus Kogoya sendiri disebut sebagai produk konflik dengan Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian dari Deka Anwar di Institut Analisis Kebijakan Konflik di Jakarta disebutkan bahwa Kogoya dan kelompoknya adalah bagian dari perubahan taktik di bawah pasukan pemberontak Papua yang bersatu sejak 2018. Dalam Penyanderaan Pilot Susi Air, Theo Hasegem menilai bahwa mereka mengharapkan perhatian internasional untuk tujuan dan pengakuan Indonesia. Sementara itu, pemimpin oposisi kepulauan Solomon yang telah lama mendukung kemerdekaan Papua Barat, Matthew Wale menilai bahwa kebijakan pemekaran provinsi di Papua juga menjadi bahan bakar konflik.

Terakhir, dalam hasil kajian dari Hipolitus Wangge disebutkan bahwa TPNPB OPM sebelumya telah memperingatkan bahwa penerbangan komersial dan masyarakat nonPapua untuk tidak memasuki daerah yang dinilai sebagai zona konflik. Sementara itu, lokasi pendaratan pesawat yang dipiloti Pilot Mehrtens juga jauh dari jangkauan pasukan TNI-Polri.

Sejumlah Kendala dalam Pembebasan Pilot Susi Air

Hingga lebih dari 20 hari disandera, sang pilot Susi Air juga belum dilepaskan oleh Egianus Kogoya dan kelompoknya. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan mencari keberadaan sang pilot. Egianus bersama sanderanya selalu berpindah-pindah tempat sehingga sampai saat ini TNI-Polri belum tahu pasti posisinya.

Faktor lain juga dijelaskan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bahwa kelompok separatis tersebut bercampur dengan masyarakat umum, sehingga harus benar-benar selektif dalam melakukan operasi. Pihaknya tak mau ada penduduk yang justru menjadi korban dalam operasi penyelamatan pilot. Sementara itu, terkait adanya isu penambahan pasukan, melalui Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Aidil menyatakan bahwa tidak ada penambahan pasukan dalam upaya pembebasan sang pilot. Pihaknya hanya mengoptimalkan pasukan yang ada. Pasalnya, yang dihadapi bukanlaj musuh namun gerombolan yang hidupnya selalu berpindah-pindah, dimana masyarakat sipil selalu menjadi tamengnya. Selain itu, ditegaskan juga menanggapi isu adanya bantuan dari luar negeri terkait upaya pembebasan pilot. Ditegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.

Mewaspadai Regenerasi Kelompok Separatis dengan Sejumlah Langkah Strategis

Mengutip pernyataan Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Dr. Jannus TH Siahaan, bahwa pemerintah harus bisa bersikap lebih tegas. Pasalnya, kelompok separatis secara fakta tak hanya menuntut merdeka namun juga melakukan aksi kekerasan, sehingga diperlukan ketegasan dalam setiap langkah. Karena jika tidak tegas, maka prospek positif justru ada di pihak mereka karena berpeluang di meja perundingan internasional. Pemerintah harus memilih langkah yang tepat, namun juga strategis untuk masa depan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif secara nasional untuk mendapat dukungan penuh dari publik Indonesia bahwa kelompok separatis dan teroris (KST) Papua memang pemberontak yang ingin mendirikan negara merdeka dan merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya dukungan masif secara nasional, pemerintah bisa mengumumkan pernyataan perang terhadap KST Papua, dengan target-target yang terukur agar bisa seminimal mungkin peluang terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Artinya, targetnya haruslah KST Papua secara organisasional berikut underbownya. Pernyataan perang ini diharapkan akan membuat mereka berada pada posisi musuh militer dan politik Indonesia, yang jika tak melakukan penyerahan diri, maka harus bersiap menerima risiko, baik politik, ekonomi, keuangan, dan militer.

Sementara di ranah internasional, pemerintah harus melakukan containment strategy terhadap KST Papua. Ruang-ruang mereka untuk melakukan diplomasi harus ditutup, tentunya dengan dukungan dari negara-negara mitra Indonesia di PBB. Indonesia harus meyakinkan publik internasional di PBB bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, bukan urusan publik Internasional. Artinya, semua tindakan yang diambil Indonesia tidak lagi bergantung kepada lembaga internasional seperti PBB, tapi murni ada di tangan pemerintah pusat.

Langkah tersebut harus diikuti dengan kebijakan ekonomi di Papua. Pemerintah harus membangun Papua lebih serius. Selain infrastruktur, kemiskinan di Papua masih tinggi, berikut dengan angka pengangguran, juga sama dengan tingkat ketimpangannya. Perlunya evaluasi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk Papua, agar keberadaan negara Indonesia bisa mereka rasakan manfaatnya. Bagi hasil pajak wajib diteruskan, namun dana otsus perlu disempurnakan penyalurannya, agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit lokal. Aktifitas-aktifitas ekonomi bisnis harus melibatkan masyarakat setempat, jika SDM nya belum memadai, maka wajib diupayakan agar segera memadai.

Terakhir, diperlukan juga dukungan terhadap langkah pemerintah dalam percepatan pembangunan melalui Otsus serta pemekaran wilayah melalui DOB. Kebijakan Otsus dan pembentukan DOB merupakan langkah mensejahterakan Orang Asli Papua (OAP), melalui upaya memacu sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar mengapa kebijakan Otsus dan DOB layak didukung penuh. Diharapkan kepada masyarakat agar mengabaikan segala macam bentuk provokasi dari oknum-oknum perusuh yang menyuarakan penolakan. Dengan demikian, diharapkan kelompok separatis di Papua akan semakin terhimpit serta tidak sampai melakukan regenerasi yang hanya mengulang pola aksi-aksi sebelumnya.

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)