Pengamat Tegaskan Pentingnya Keberlanjutan Pembangunan IKN Pasca Pemilu 2024

Read Time:1 Minute, 33 Second

JAKARTA – Sejak zaman Presiden Soekarno, pemindahan ibukota negara sudah sering diwacanakan. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan ekonomi antar setiap daerah, dimana pulau Jawa hampir 50% menguasai perdagangan Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Pengamat Politik Universitas Bhayangkara Jakarta, Diah Ayu Permatasari dalam program acara Trijaya Hot Topic Petang dengan tema “Konstelasi Politik & Masa Depan IKN”, Kamis (20/7/2023).

“Soeharto pada 1997 juga ada rencana pemindahan ke Jonggol. BJ Habibie juga sempat mengeluarkan rencana ke Sidrap. SBY juga membuat rencana pemindahan ibukota,” kata Diah.

Progres IKN, lanjutnya, sudah mencapai 20% untuk tahap I dari target tahun 2045 sekitar 25 tahunan. Jika dibandingkan negara lain seperti Australia, Tanzania, membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun. Terlepas dari polemik yang ada, IKN masih dalam on going process.

Diah menjelaskan bahwa di Indonesia proses pembangunan dilakukan secara pragmatis 5-10 tahun dan berganti setiap Pemilu. Padahal di negara-negara besar seperti pembangunan berjangka Panjang.

“Di negara-negara besar seperti China, aktivitas pembangunan berjalan dari 25, 40 hingga 100 tahun. Siapapun pemerintah atau Presidennya mengikuti sistem yang ada,” katanya.

Menurut Diah, Presiden Jokowi berani menargetkan pembangunan IKN selama 25 tahun, karena telah menghitung resiko-resiko kedepannya.

Diah menambahkan, melihat Jakarta semakin padat dan ancaman yang banyak terjadi, wajar dalam posisi geopolitik Jakarta memang diharapkan membagi pertumbuhan ke daerah lain agar tidak mati sendiri. Hal itu banyak dilakukan oleh banyak negara.

“Komitmen calon presiden untuk IKN, semua capres punya visi yang sama, yaitu berusaha menghilangkan sesuatu yang buruk dan meneruskan sesuatu yang baik meski memiliki gaya masing-masing. Tapi mungkin harus diwaspadai presiden ini sangat menentukan keberlanjutan IKN. Buktinya sudah 78 tahun hanya jokowi yang berani mengeksekusi meski ini keputusan yang berat pasti,” tuturnya.

Diah juga menyebutkan bahwa mengingat Indonesia menghadapi masa Pemilihan Umum yang akan memilih Presiden baru pada 2024, siapa pun presiden yang terpilih nanti seharusnya mengikuti sistem yang ada. []