Mendukung Upaya Pemerintah Menerbitkan Perpres Road Map Pembangunan Papua

Read Time:3 Minute, 45 Second

Oleh : Alvaro Hukubun )*

Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) Tahun 2022-2041 atau Road Map Pembangunan Papua akan disahkan oleh pemerintah. Seluruh WNI mendukungnya karena mereka sadar bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, dan berhak juga mendapatkan infrastruktur serta fasilitas yang layak. Setelah Perpres diimplementasikan maka Papua akan lebih maju lagi.

Papua merupakan wilayah yang sangat potensial karena memiliki kekayaan sumber daya alam dan bahan tambang. Oleh karena itu pembangunan digencarkan untuk mendukung pengolahan sumber daya tersebut dan memakmurkan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Pemerintah membangun Papua agar tidak ada ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan barat.

Untuk mendukung pembangunan Papua maka pemerintah akan mengesahkan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) Tahun 2022-2041.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Setwapres, Suprayoga, mengatakan Perpres RIPP merupakan road map pembangunan Papua selama 20 tahun. Menurutnya, RIPP itu harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua.

Suprayoga melanjutkan, pemerintah telah menunjukkan kesungguhan untuk menyukseskan program percepatan Papua. Selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan

Percepatan pembangunan Papua perlu dukungan semua pihak. Visi percepatan dalam Perpres 24/2023 itu adalah terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera. Dari visi tersebut, ada tiga misi lanjutan, yakni Papua Sehat, Papua Pintar dan Papua Produktif.

Papua Sehat diarahkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudiyakan hidup sehat dan bersih di masyarakat. Papua Pintar diarahkan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama. Sementara Papua Produktif diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing

Ada enam strategi dalam percepatan pembangunan Papua, yakni peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penataan pelaksanaan otonomi khusus, penguatan konektivitas, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan penguatan koordinasi kementerian/lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di tanah Papua.

Pembangunan di Papua juga dilakukan dengan memperbaiki SDM masyarakatnya, dengan tujuan agar masyarakat Papua makin maju dan cerdas. Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa ada tujuh poin program quick wins dalam membangun SDM Papua yang lebih berkualitas, kompeten, dan unggul. Tujuannya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Wapres menambahkan, poin-poin dalam quick wins antara lain: pertama, di bidang pendidikan, melalui Papua Pintar, yang membutuhkan dukungan dari Universitas Cenderawasih. Kontribusi Universitas Cenderawasih sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi think tank, terutama dalam membangun SDM Papua yang lebih berkualitas, kompeten, dan unggul.

Kemudian ada program Papua Mandiri, berupa wujud pengembangan komoditas unggulan yang mencakup kawasan wisata dan pengembangan usaha masyarakat Papua. Berupa wisata terpadu, balai ekonomi desa, petani millennial, serta pengembangan balai latihan kerja dan sekolah vokasi.

Ada juga program Papua Terang, upaya pemerintah di dalam memberikan akses listrik di seluruh pelosok tanah Papua, serta bekerja sama dalam membangun energi baru terbarukan dengan stakeholder terkait.

Wapres menambahkan ada pula program Papua Berkarya, menjadi langkah pemerintah dalam memajukan sumber daya manusia Papua untuk mampu berkarya di industri nasional. Seribu anak Papua di BUMN sudah dimulai dan dilaksanakan, kemudian afirmasi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di kementerian/lembaga, dan seribu anak magang PNS Papua di kementerian.

Ketujuh, Papua Bangga, mengangkat aspek sosial-budaya Papua yang menjadi ciri khas tanah Papua. Caranya dengan [embangunan rumah budaya Papua, pusat diklat berbasis lembaga keagamaan, manajemen talenta Papua, industri bio-creative hub.

Dalam artian, pemerintah telah merancang banyak program untuk pembangunan SDM Papua. Tujuannya agar anak-anak Papua tumbuh menjadi orang yang berpendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, agar taraf hidupnya meningkat.

Sementara itu, Penggerak Inovasi dan Litbang Kota Jayapura, Yan Pieter Yansip menerangkan, pemerintah harus memperbaiki tata kelola birokrasi dan pendampingan untuk pembinaan aparatur sipil negara (ASN) di Papua.

Selain mengesahkan Perpres RIPP, pemerintah juga wajib untuk menata birokrasi di 6 provinsi di Papua. Penyebabnya karena dengan birokrasi dan pengaturan yang baik maka peraturan-peraturan dari pusat akan diimplementasikan dengan baik. Inovasi terus menerus dibutuhkan dan evaluasi dan pengawasan secara melekat kepada semua pihak yang terlibat juga harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

Seluruh masyarakat Papua mendukung pengesahan Perpres Percepatan Pembangunan Papua karena digunakan sebagai Road Map, agar pembangunan di Bumi Cendrawasih makin baik dan lekas selesai. Dengan implementasi Perpres ini maka akan sangat menguntungkan rakyat di Bumi Cendrawasih, karena pembangunan akan sangat merata. Pembangunan di Papua dilakukan demi kesejahteraan rakyat Papua, oleh karena itu wajib ada dukungan dari mereka.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta