0
0
Sejumlah elemen masyarakat menolak kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka menilai gerakan yang diinisiasi oleh Gatot Nurmantyo cs ini sarat akan kepentingan. Tidak hanya sebagai alat politik, koalisi ini juga dikhawatirkan menciptakan polarisasi dan perpecahan di masyarakat.
Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bondowoso, menolak organisasi masa Gerakan KAMI masuk di Bumi Ki Ronggo. Ketua MPC Pemuda Pancasila Bondowoso, A Mansur mengatakan, bahwa penolakan tersebut tak lain demi menjaga kondusifitas warga, karena ia mengakhawatirkan organisasi itu memecah belah bangsa yang selama ini guyub.
Masyarakat menjadi resah dan khawatir hanya dijadikan objek untuk diadu domba dengan Pemerintah. KAMI ini kerap melontarkan berbagai provokasi negatif yang meningkatkan potensi perpecahan antara sesama anak bangsa. “Masyarakat Bondowoso menolak segala bentuk provokasi, hasutan dan isu yang dapat memecah belah kesatuan yang disuarakan KAMI,” ujar Mansur.
Sama dengan Pemuda Pancasila Bondowoso, ormas DPC Projo Kabupaten Blitar juga ikut menolak kemunculan KAMI. Ketua DPC Projo Blitar, Haryono mengatakan hal yang perlu diwaspadai masyarakat adalah segala bentuk provokasi, hasutan serta isu-isu negatif yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia.
”Ormas Projo Kabupaten Blitar tidak akan memberi ruang dan tempat terhadap kelompok yang ingin masuk ke Bumi Proklamator seperti Gerakan KAMI,” kata Haryono.
Kumpulan mahasiswa yang mengaku Aliansi Mahasiswa Pati (Amati) bahkan melakukan unjuk rasa menolak gerakan yang bentuk oleh Din Syamsuddin ini. Mereka menilai berbagai provokasi negatif, hasutan serta ujaran kebencian KAMI dapat memecah belah persatuan di Indonesia.
“Kaum pemuda tidak ingin KAMI ini berkembang di Pati. Mereka ini ingin memecah belah masyarakat. Kabupaten Pati ini bebas dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia,” kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Pati (Amati), Syaifuddin.
Penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap KAMI ini semestinya memberikan gambaran bahwa koalisi itu mendapatkan pertentangan dari masyarakat yang tidak ingin menjadi alat politik gerakan tersebut. Untuk itulah diperlukan kewaspadaan yang tinggi terhadap kelompok-kelompok politik yang berusaha merebut kekuasaan namun berdalih sebagai gerakan moral, seperti yang dilakukan KAMI.
