0
0
11/12/2020 – Sejumlah pihak menentang narasi kemerdekaan Papua yang disuarakan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda. Selain tidak punya hak, klaim kemerdekaan Papua itu juga menyalahi aturan internasional. Sebab berdasarkan referendum tahun 1969 Papua sudah secara final adalah bagian dari wilayah di Indonesia. Sehingga hal itu tidak bisa diganggu gugat.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin pun mendukung Pemerintah untuk melawan narasi ULMWP. Provinsi Papua sudah resmi menjadi bagian dari Indonesia sejak Pepera 1969. “Soal Pepera itu sudah final, sudah disahkan oleh PBB, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi,” ujar TB Hasanuddin.
Hasanuddin mengungkapkan pemerintah harus bertindak persuasif terkait deklarasi Papua Merdeka yang kerap mengemuka setiap tanggal 1 Desember.
Sementara itu, Pakar Politik Internasional, Imron Cotan, mengatakan Papua bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Narasi kemerdekaan yang disuarakan oleh kelompok separatis hanya sebuah ilusi politik semata.
“Separatis tidak ada kompromi, harus ditumpas habis dan harus ditangani secara militer. Tidak ada urusan HAM, dan dunia memahaminya. Di Indonesia, untuk mengatasi separatis, masih memakai pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan. Berhentilah ilusi Papua pernah merdeka atau akan merdeka. Mari bangun dari mimpi indah, yaitu dengan membangun Papua yang kita cintai sejajar dengan Propinsi lain,” tegas Imron Cotan.
Penolakan terhadap narasi kemerdekaan Benny Wenda juga diungkapkan Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papu se-Banten. Melalui koordinatornya, Hanok Simes, ikatan pelajar Papua ini tegas menolak provokasi referendum ULMWP. Mereka mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia.
“Referendum yang digulirkan oleh sekelompok orang tidak bisa dilaksanakan lantaran Papua secara yuridis masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkap Hanok Simes.
Sebelumnya, pengumuman soal Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun media sosialnya. Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.
