0
0
01/01/2021 – Pemerintah terus berupaya memujudkan keadilan dalam upaya penegakan hukum di wilayah Papua. Terutama terkait berbagai kasus-kasus penyerangan yang dilakukan kelompok separatis terhadap sejumlah petugas kemanan hingga ke masyarakat sipil.
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen menegakkan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam kasus penyerangan terhadap masyarakat sipil di Papua. Bahkan dirinya menginginkan Polri dapat menegakkan hukum di Papua tanpa tepengaruh situasi politik.
“Jadi jangan karena nanti ini kalau ditindak lalu mereka mau menggelorakan Papua merdeka. Itu soal lain, ada penanganan sendiri hukumnya itu, jangan terpengaruh itu,” kata Mahfud. Upaya ini terkait keinginan Pemerintah meningkatkan pelindungan HAM dan hukum bagi masyarakat di Papua.
Di kesempatan berbeda, Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, mengatakan bahwa penerapan upaya penegakan hukum di Papua terus ditingkatkan oleh Polri. Tetapi langkah tersebut tetap mengedepankan upaya preventif.
“Pendekatan untuk menangani Papua saat ini adalah pendekatan penegakan hukum bukan pendekatan militer. Jadi saya tekankan bahwa saat ini yang dikedepankan adalah penegakan hukum. Namun tetap diawali dengan pendekatan preventif yang dilakukan oleh Polres setempat,” jelas Argo.
Hal itu untuk memastikan keamanan bagi masyarakat setempat, sebab tugas TNI maupun Polri di Papua untuk menjaga kestabilitan keamanan wilayah.
Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengatakan dirinya meminta agar penegakan hukum di Papua tidak dianggap sebagai persoalan politik. Hal itu agar tidak memunculkan kesimpulan yang salah dalam melihat berbagai kasus pelanggaran hukum di Papua.
“Terkait dengan persoalan penegakan hukum ini dianggap persoalan politik, sebenarnya tidak. Janganlah setiap persoalan yang menyangkut Papua selalu didorong dengan menggunakan pendekatan politik. Ini hal yang berbeda,” ucap Paulus Waterpouw.
Pernyataan sejumlah pihak ini menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki penegakan hukum di wilayah Papua. Langkah ini agar terwujudnya keadilan bagi warga Papua serta menghindari sentimen negatif yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo perihal upaya hukum yang terjadi di Papua.
