0
0
25/01/2021 – Percepatan pembangunan di Papua menjadi komitmen tegas Pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, selain membuat desain percepatan peningkatan kesejahteraan Papua, Pemerintah juga mengucurkan anggaran yang cukup untuk pembangunan di Papua. Pemerintah telah memberikan keistimewaan kepada masyarakat di Bumi Cendrawasih, dengan menetapkan provinsi Papua dan Papua Barat sebagai Daerah Otonomi Khusus.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat desain pembangunan di Papua yang berbasis orang asli Papua. Menurutnya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami oleh masyarakat Papua
Suharso menyebutkan adanya perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019 melalui sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Adapun desain besar percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yakni pertama, pemerintah sepakat kerangka otonomi khusus (Otsus) sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua merupakan langkah afirmatif dan kontekstual dalam mengelola pembangunan pemerintah daerah dan pelayanan publik.
Kedua, Otsus telah mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah. OAP sebagai gubernur, bupati dan wali kota, mengakui kekhususan kultural melalui kehadiran Majelis Rakyat Papua sejak tahun 2004 dan membentuk kabupaten-kabupaten baru sejak 2002 guna percepatan pelayanan publik untuk masyarakat Papua di daerah-daerah terpencil.
Ketiga, Otsus menjadi panduan pemerintah dalam desain khusus pembangunan Papua yang bersifat percepatan, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 dan yang terbaru Inpres Nomor 9 tahun 2020. Strategi tersebut, merupakan bukti keberpihakan yang bersifat kontekstual Papua dengan fokus di SDM Papua, ekonomi rakyat dari hulu ke hilir, infrastruktur wilayah yang terpadu, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Keempat, langkah Jokowi melalui adopsi pendekatan kultural wilayah adat dan ekologis dalam perencanaan pembangunan nasional, baik dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Adapun pendekatan tujuh wilayah adat di Papua meliputi Saireri, Tabi, Laa Pago, Mee Pago, Animha, Domberai dan Bomberai. Strategi kebijakan dan pelaksanaan tersebut diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan aspirasi dan kearifan lokal di Papua dan Papua Barat.
Kelima, komitmen untuk memberdayakan OAP dalam ruang publik, baik di jajaran kementerian/lembaga, TNI/Polri dan BUMN. Secara Khusus, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang mendorong keberpihakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua.
Selanjutnya keenam, pemerintah juga menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX 2020 yang diundur ke bulan Oktober 2021 sebagai upaya mitigasi pandemi Covid-19 dan akan diselenggarakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika. Ketujuh, berbagai pendekatan, strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan afirmatif untuk Papua didasarkan dengan kondisi global yang berlangsung, baik adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, gender dan inklusi sosial, pemerintahan yang kolaboratif dan terbuka, maupun keamanan insani.
Prinsip dasar percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan dan inklusif yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam rangka turut mendukung upaya pemerintah dalam merealisasikan percepatan pembangunan di Papua, Indonesia Care Forum akan kembali menggelar Webinar dalam bentuk Zoom Meeting, pada Rabu 27 Januari 2021 dengan tema ‘Dukung Keberlanjutan Pembangunan di Papua’. Kegiatan rencananya bakal berlangsung hingga 14.30 WIB, dengan menghadirkan narasumber Ketua JPKP, Bonny Mandolang dan Pengamat Ekonomi Arif Takari Wibowo. (red.mm)
