Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan yang merupakan mantan anggota Negara Islam Indonesia menyebutkan bahwa orang dengan paham radikal yang sebelumnya bergabung dengan HTI dan FPI membutuhkan inang atau naungan. Hal ini diperlukan karena mereka perlu media untuk tetap eksis sambil melakukan propaganda untuk mencapai tujuan ideologinya.
“Selama pemerintahan Presiden SBY, kelompok HTI dan FPI dibiarkan bebas bergerak, bahkan terjadi beberapa kali aksi kekerasan dan propaganda untuk mengganti sistem negara menjadi khilafah. Namun, saat ini Presiden Joko Widodo dengan tegas mengambil sikap untuk melarang dua organisasi tersebut,” ujar Ken Setiawan.
Selain itu, Ken Setiawan menjelaskan, selain HTI dan FPI juga terdapat kelompok-kelompok radikal yang masuk dalam daftar organisasi teroris. Salah satunya kelompok trans nasional Ikhwanul Muslimin.
Menurut Ken Setiawan, eks HTI dan FPI serta jaringan Ikhwanul Muslimin ini yang sangat perlu dipantau lebih serius karena kekuatan jaringan dan aktivitasnya cukup masif.
“Kelompok-kelompok yang sudah dilarang tersebut diduga kuat ikut aktif adalam aktivitas politik, termasuk unjuk rasa skala nasional di Jakarta dan tempat lainnya. Ini karena ada kebutuhan dari kelompok politik untuk menggalang massa, dan kelompok tersebut juga butuh momentum untuk eksistensi dan logistik,” pungkasnya.
More Stories
Hak Tersangka dan Korban Kini Lebih Terlindungi di KUHP dan KUHAP Baru
Jakarta — Pemberlakuan reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana menandai babak baru dalam sistem penegakan hukum nasional. Dengan mulai...
KUHP–KUHAP Baru Jadi Jawaban atas Tuntutan Keadilan dalam Penegakan Hukum
Jakarta - Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai menjadi tonggak penting reformasi...
KUHP dan KUHAP Baru Usung Harapan Reformasi Hukum Pidana
Oleh : Achmad G. Tahun 2026 menjadi momen bersejarah dalam perjalanan hukum pidana Indonesia, pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum...
Pemerintah Prioritaskan Rehabilitasi Hunian Nakes dan Warga Pascabencana Sumatra
ACEH TAMIANG - Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatra, dengan...
Negara Pastikan Rumah Nakes dan Warga Direhabilitasi Pascabencana Sumatra
JAKARTA – Pemerintah memastikan rehabilitasi rumah tenaga kesehatan (nakes) dan warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra terus berjalan sebagai...
Mengapresiasi Masyarakat Aceh Tegas Jaga Keutuhan NKRI di Tengah Bencana
Oleh : Muhammad Husain )* Masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan memprioritaskan kemanusiaan di atas segala kepentingan politik sempit...