Benny Wenda Kembali Provokasi Publik Sebut Papua Alami Krisis Kemanusiaan Karena Indonesia

Read Time:5 Minute, 36 Second

impresionis.com – Jika mungkin terdapat sebuah penilaian terhadap seseorang, bisa jadi tokoh pro kemerdekaan Papua yang masuk dalam kategori aktif mempengaruhi publik memanfaatkan kemudian bersosial media jatuh pada sosok Benny Wenda. Posisinya yang jauh dari negara Indonesia tak membuatnya ciut untuk terus ‘mewarnai’ unggahan konten yang kerap berbentuk narasi subjektif dan persuasif, tentu saja mengarah menyudutkan pemerintah Indonesia.

Setelah sebelumnya membuat geram pemerintah dengan unggahan fotonya bersama Perdana Menteri (PM) Fiji, Sitiveni Rabuka yang diklaim mendukung ULMWP agar bisa mendapatkan keanggotan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG). Kini, dirinya kembali berkicau menuliskan opini tendensiusnya terkait Papua dengan memanfaatkan media sosial Facebook untuk kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah akun-akun yang berafiliasi dengan dirinya atau kelompok yang dipimpinnya.

Tulisan yang berjudul ‘West Papua Korban Krisis Kemanusiaan Baru’ tersebut membingkai alur cerita bahwa negara Indonesia menjadi penyebab krisis kemanusiaan baru di West Papua yang diduduki. Perlu diketahui bahwa Benny Wenda selama ini menyebut wilayah Papua sebagai West Papua. Disebutkan bahwa orang-orang di Papua ketakutan dan trauma dengan operasi militer yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak yang terpaksa meninggalkan rumah dan melarikan diri ke semak-semak, menambah 60 ribu hingga 100 ribu orang West Papua yang mengungsi akibat penumpukan militer sejak tahun 2018. Mereka yang mengungsi sebagian besar tidak dapat kembali ke rumah karena tentara. Pemindahan adalah pembersihan etnis, penghapusan bertahap cara hidup orang West Papua. Saat pendudukan Indonesia memaksa masyarakat mengungsi, mereka mengeksploitasi tanah leluhur untuk dibangun mega proyek seperti Jalan Raya Trans Papua dan tambang emas Blok Wabu.

Di akhir tulisannya diingatkan kembali bahwa adanya penculikan terhadap Pilot Susi Air, Philip Mehrtens telah memusatkan perhatian masyarakat internasional di West Papua. Mereka tidak boleh berpaling, karena orang-orang Papua disebut telah dibantai, dimutilasi, dan digusur oleh pendudukan genosida di Indonesia. Sebuah trik lama ikut merespon insiden penyanderaan agar mendapat impresi publik.

Benny Wenda Kecewakan dan Adu Domba Pemerintah Indonesia

Sebelum membahas perihal pernyataannya bahwa West Papua merupakan korban krisis kemanusiaan baru, perlu sedikit diulas lagi perihal kelancangan seorang Benny Wenda mengklaim dirinya mewakili Indonesia usulkan keanggotaan ULMWP dalam forum MSG. Menanggapi hal tersebut, pemerintah secara tegas mengungkapkan kekecewaannya terkait adanya pertemuan PM Fiji dengan Benny Wenda dengan penyampaian proses resmi melalui nota protes kepada Kedutaan besar Fiji di Jakarta. Untuk diketahui bahwa ULMWP sejak sepuluh tahun lalu telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota MSG. Namun sampai saat ini status organisasi pimpinan Benny Wenda tersebut masih sama dengan Timor Leste, yakni hanya sebagai peninjau. Meski sejumlah negara pasifik kerap membawa isu kekerasan HAM di Papua kepada PBB, namun sejauh ini belum pernah secara terang-terangan terdapat negara yang mendukung kelompok separatis Papua merdeka di Indonesia. Stasiun radio internasional swasta nonprofit yang menyiarkan untuk pendengar di Asia Timur, Radio Free Asia (RFA) pernah mewartakan bahwa Fiji sebelum di pemerintahan Rabuka juga tidak pernah menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap kelompok separatis Papua.

Sejak awal, tingkah polah seorang Benny Wenda sudah terbaca pergerakannya. Terdapat sejumlah upaya dari organisasi yang dipimpinnya ULMWP untuk mendapat pengakuan politik dari beberapa anggota MSG, seperti Papua Nugini dan Fiji. Namun, selama satu dekade terakhir, kedua negara tersebut memilih untuk terus mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Momentum pergantian Perdana Menteri di Fiji seperti menjadi celah bagi Benny Wenda untuk mencari perhatian. Sudah lebih dari 10 tahun terakhir, ULMWP mengajukan permohonan untuk menjadi anggota di kelompok MSG, namun hingga kini hanya mendapatkan status sebagai pengamat, sama seperti halnya Timor Leste.

Koordinator Proyek Papua Barat di University of Wollongong, Australia, Dr. Camellia Webb Gannon pernah menyatakan bahwa pertemuan Benny Wenda dengan PM Rabuka memberikan sebuah arti baru soal Papua Barat. Namun dirinya juga melihat bahwa PM Papua Nugini, James Marape dan PM Fiji, Sitiveni Rabuka masih menghormati Indonesia sebagai sebuah kedaulatan yang meliputi wilayah Papua. Meski negara-negara anggota MSG tidak mendukung kemerdekaan Papua, namun mereka mengakui adanya pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan menjadi hal yang ingin ditangani oleh negara-negara Melanesia. Hal serupa juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong bahwa sikapnya soal Papua tidak berubah. Australia secara tegas bahkan mengakui kedaulatan Indonesia dalam kaitannya dengan Papua.

Isu Krisis Kemanusiaan adalah Lagu Lama Benny Wenda untuk Angkat Perhatian Dunia

Bisa dimungkinkan menjadi bagian dari seorang Benny Wenda untuk ‘memperjuangkan’ kemerdekaan dengan ‘menjual’ isu krisis kemanusiaan agar mendapat perhatian lebih terutama dari kacamata internasional. Faktanya, bahwa dampak dari aksi gangguan keamanan oleh kelompok separatis atau OPM menjadi pemicu dari gelombang pengungsian sejumlah distrik masyarakat yang pernah disebut oleh Benny Wenda. Tak jarang dari aksi penyerangan tersebut berakhir dengan korban dari aparat keamanan atau sejumlah warga yang dicurigai sebagai aparat.

Hal demikian yang sebenarnya berusaha untuk ditutupinya dengan mengesankan bahwa perihal kurang kondusifnya wilayah Papua semata karena adanya penumpukan militer. Padahal jika ditarik pengusutan secara lebih luas, adanya penambahan militer merupakan sebuah akibat, bukan sebab. Sekali lagi bahwa adanya penebalan aparat di sejumlah wilayah Papua bukan merupakan kebijakan yang diterapkan sejak awal untuk kepentingan tertentu, namun dampak yang kemudian direspon secara defensif. Hal-hal seperti inilah yang terkadang tidak tersadar atau sengaja ditutupi oleh seorang Benny Wenda untuk membuat publik bersikap antipasti.

Memperjuangkan kemerdekaan melibatkan banyak kepala memang tak semudah mengedipkan mata. Banyak faktor yang mempengaruhi sekaligus menentukan misi panjang tersebut menjadi kesepakatan atau justru berujung perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di kelompok separatis Papua yang diindikasi tak terkoordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Begitu juga yang dialami oleh tokoh separatis Papua, Benny Wenda.

Sebuah video sempat ramai beredar di jagad maya menunjukkan Kelompok separatis Papua tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, Egianus Kogoya tengah mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa dirinya hingga kini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis di Papua. Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang.

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur diplomasi negara-negara anggota MSG, namun sepertinya seorang Benny Wenda lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah kelompoknya sendiri. Benny Wenda juga diketahui masih bermasalah dengan internal organisasi yang diklaim dipimpinnya.

Apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Tulisan terbarunya bahwa West Papua merupakan korban krisis kemanusiaan tak lebih dari kaset rusak yang diputar berulang-ulang demi menunjukkan eksistensinya untuk ‘berjuang’ terhadap pelepasan Papua dari Indonesia.

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)